Surabaya.mediakorannusantara.com – Dengan alasan disparitas wilayah dan angka kemiskinan masih tinggi menjadi alasan mengapa FKB sebagai pemilik suara tertinggi setelah FPDIP mengincar kursi Ketua Komisi B dan Wakil Ketua Komisi E. Padahal sebelumnya selama dua perode FKB menduduki posisi Ketua Komisi C.
Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Anik Maslacha menegaskan jika alasan PKB memilih ketua komisi B dan wakil ketua komisi E dengan alasan karena persoalan utama Jatim adalah disparitas dan kemiskinan.
Selain itu pendidikan ,kesehatan serta tindakan kekerasan/diskriminasi masih memerlukan perhatian serius di jatim. “Sesuai dengan salah satu program PKB hasil muktamar Bali, memperkuat ekonomi kerakyatan sangat pas kalau pkb milih komisi B,”tegas wanita murah senyum ini
Ditambahkannya, jika UMKM juga menjadi pertimbangan bagaimana bisanya umkm yang menjdi ikon jatim lebih diperkuat lagi baik melalui system market (digitalisasi) maupun kemudahan modal bunga lunak serta mempermudah pangsa pasar.
“Pun juga dengan sektor primer pertanian dan perikanan yang membutuhkan intensifikasi maupun ekstensifikasi yang lebih luas. Termasuk kemudahan modal dengan bunga lunak yang sudah kita punya lebih diperkuat lagi,”tambah Anik yang juga Wakil Ketua DPW PKB Jatim inj.
Selain itu, pola pembangunan ekonomi berbasis kewilayahan. Dimana selama ini masih berkutat pada daerah-daerah tertentu sehingga menyebabkan kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi.
“Hal lain yang tak kalah penting karena PKB adalah wadah aspirasi warga NU. Sekolah-sekolah swasta mayoritas dominasi milik ma’arif (NU).PKB punya kewajiban untuk mengawal keseimbangan alokasi anggaran Negeri-swasta harus seimbang (utamanya madrasah aliyah) harus mendapatkan perlakuan yg sama. Karena swasta sama-sama mempunyai kontribusi besar bagi bangsa n negara untuk mencetak kader cerdas anak bangsa,” ujarnya.
Begitupun dengan pelayanan dan pengelolaan kesehatan yang masih amburadul, seperti akhir-akhir ini BPJS akan naik 2 kali lipat, PKB perlu mengawal untuk menolak kebijakan itu, karena pelayananya saja belum diperbaiki, masak tarif sudah naik 100 persen.
” Harusnya pemerintah yang intervensi melalui subsidi diperbesar, karena kesehatan merupakan pelayanan sosial dasar. Begitu juga diskriminasi kejahatan seksual jatim masih tinggi, sehingga PKB harus mengawal kebijakan terkait itu. Salah satunya mempercepqt penyelesaian pro-kontra RUU PKS (penghapusan kekerasan seksual)
,”aku Ketua Perempuan PKB Jatim ini. Sit/wan