KORAN NUSANTARA
indeks Jatim

Pemprov Jatim dan Jateng Sepakat Menolak Beras Impor

Surabaya (KN) – Impor beras dari beberapa negara seperti Vietnam oleh Kementerian Perdagangan, hingga kini masih terus berlangsung. Namun, Provinsi Jatim dan Jateng sepakat dan telah mengajukan nota kesepakatan pada Presiden yang menyatakan secara tegas menolak adanya beras impor.Gubernur Jatim Soekarwo di kantornya, Jumat (21/10) mengatakan, data yang dibuat BPS (Badan Pusat Statistik) itu keliru. Menurut BPS, lanjut dia, Jatim alami banyak gagal panen dan ketahanan pangannya terancam. Produksi beras Jatim pun di anggap menurun. “Data BPS itu keliru. Lha wong Jatim surplus beras kok,” kata Gubernur Soekarwo.

Dari produksi beras di Jatim tahun ini jumlahnya 7,8 juta ton. Untuk konsumsi membutuhkan 3,5 juta ton. Artinya, masih ada surplus 4,3 juta ton, sehingga tidak benar kalau Jatim dikatakan alami krisis beras.

Dengan kondisi surplus itu, pada Awal Oktober lalu, ia bersama Gubernur Jateng, Bibit Waluyo membuat draft pernyataan menolak beras impor, dengan alasan surplus. Itu dilakuakn dengan persetujuan dari Kepala BPS dan Dirjen dari perwakilan Kemekoperekonomian. Tepatnya, pada 5 Oktober 2011 lalu, Soekarwo bersama Bibit Waluyo pun dipanggil Presiden SBY terkait usulan tolak beras impor tersebut. Alhasil, upaya itu akhirnya disetujui presiden.

Soekarwo pun menjelaskan kunci sukses pertanian Jatim yang kini masih mampu surplus. “Yang paling penting itu kenali dulu sistem pengairannya jika ingin sektor pertanian sukses,” ujarnya. Di Jatim, lanjut Soekarwo, banyak sekali orang cerdas dan ahli pengairan. “Biar sekolah gak jelas, tapi banyak yang ahli, karena pengalaman di lapangan. Itu penting,” Tambahnya.

Ia pun berharap, dengan penegasan atas penolakan beras impor tersebut, maka distribusi beras impor yang masuk transit ke Jatim, seperti yang ada di gudang Bulog bisa tetap dijaga agar tak masuk ke pasar Jatim. Terbaru, kata Soekarwo, Bulog kini kembali impor beras 500 ribu ton. “Beras yang transit ke Jatim harus dijaga betul agar peruntukannya yang ditujukan bagi daerah di Indonesia Timur bisa tersalurkan dan bukan untuk pasar di Jatim,” tegasnya. (yok)

Foto : Gubernur Jatim Soekarwo

Related posts

Gubernur Jatim Dukung Sistem Pengaduan Online Ombudsman RI

kornus

3000 Personil Gabungan Polda Jatim Siap Amankan Pelantikan Gubernur- Wakil Gubernur

kornus

PPLH minta Pemerintah Percepat Izin Perhutanan Sosial