Rapat Paripurna agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun 2023, di Gedung DPRD Jatim, Senin (1/4/2024).
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Sejumlah fraksi di DPRD Jawa Timur menyoroti sejumlah hal dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun 2023. Beberapa hal yang menjadi sorotan itu terkait dengan masalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan di Jawa Timur.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun 2023, di Gedung DPRD Jatim, Senin (1/4/2024).
Dalam pandangannya, Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Jawa Timur, Umi Zahrok menyampaikan bahwa di tahun 2023, angka kemiskinan di Jawa Timur turun menjadi 10,35 persen. Dimana pada tahun 2022 sebesar 10,49 persen.
“Walaupun tingkat penurunannya dianggap belum terlalu progresif, namun laju penurunan angka kemiskinan tahun 2023 melebihi tahun sebelumnya, sehingga patut untuk diapresiasi,” kata Umi Zahrok membacakan pandangan umum F-PKB.
Selain itu, F-PKB berharap, Pemprov Jatim dapat mengidentifikasi sumber-sumber penyebab angka kemiskinan. Identifikasi dilakukan supaya pemerintah dapat menentukan skala prioritas dalam mengatasi kemiskinan di Jawa Timur.
Menurut F-PKB, penentuan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang orientasinya untuk penurunan jumlah orang miskin di Jatim semakin efektif mencapai tujuannya.
“Untuk itu, F-PKB berharap agar strategi dan pendekatan program/kegiatan yang orientasinya untuk penanggulangan kemiskinan yang selama ini diyakini cukup efektif mengurangi penduduk miskin terus disempurnakan,” jelas Umi Zahrok.
Namun demikian, F-PKB menyoroti terkait fenomena lebih tingginya angka kemiskinan di perkotaan dibanding wilayah pedesaan. Dimana secara nasional dalam periode 2020-2023, kemiskinan di kota meningkat dari 6,69 persen menjadi 7,5 persen. Sedangkan kemiskinan di desa justru turun 0,32 persen.
Umi Zahrok memandang bahwa hal Ini menunjukkan jika program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa yang digulirkan Kementerian Desa dan PDTT RI mulai menunjukkan hasil positif.
“Karena itu F-PKB berharap agar Pemprov Jatim dapat meningkatkan sinerginya dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait dalam rangka mereduksi angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem di Jawa Timur tahun 2023 yang mengalami penurunan 1.41 persen dibandingkan tahun 2021,” tambahnya.
Sedangkan Juru Bicara Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Timur, Ahmad Iwan Zunaih dalam pandangannya menyoroti masalah kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi masalah serius bagi Jatim. F-NasDEm menilai jika masih terdapat jumlah penduduk miskin yang tinggi di beberapa daerah di Jawa Timur, terutama di kalangan pemuda dan perempuan.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang rilis 6 November 2023, TPT (Tingkat Pengangguran terbuka) Jawa Timur pada Agustus 2023 berada di angka 4,88 persen atau 1,17 juta jiwa. Lebih rendah 0,61 persen poin dibandingkan TPT Agustus 2022 yaitu 5,49 persen atau sebanyak 1,26 juta jiwa,” jelas Ahmad Iwan Zunaih.
Tidak hanya itu, F-NasDem menyebut jika penurunan year-on-year Jawa Timur juga tinggi karena sebelumnya hanya turun 0,25 persen poin periode Agustus 2021-Agustus 2022. Tetapi pada Agustus 2022-Agustus 2023, turun 0,61 persen poin.
“Walaupun penurunan year-on-year TPT Jawa Timur mengindikasikan perbaikan relatif dalam kondisi ketenagakerjaan, kita perlu menganalisis apakah penurunan tersebut benar-benar mencerminkan perbaikan struktural dalam perekonomian ataukah hanya dipengaruhi oleh faktor sementara seperti kebijakan pemerintah atau fluktuasi musiman?” tegasnya.
Data BPS pada Maret 2023 mencatat, ada sekitar 4,18 juta penduduk miskin di Jawa Timur. Proporsi penduduk miskin itu mencapai 10,35 persen dari total populasi provinsinya. Karena itu, F-NasDem menilai jika data tersebut menunjukan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah serius di Jawa Timur.
“Penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk tidak hanya berfokus pada angka-angka statistik semata, tetapi juga untuk mengidentifikasi akar penyebab dari masalah kemiskinan serta merancang kebijakan yang sesuai untuk mengatasinya secara efektif dan berkelanjutan,” pintanya.
Sementara Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Jawa Timur, H Mahdi dalam laporannya mendorong komitmen Pemprov Jatim terkait program pengentasan kemiskinan. Ini mengingat perkembangan persentase penduduk miskin di Jatim pasca pandemi Covid-19 masih tinggi yaitu realisasi per-Maret 2023 sebesar 10,35 persen.
“Kami mengapresiasi penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Timur mengingat September 2022 sebesar 10,49 persen atau sebesar 4,236 juta orang lebih,” kata H Mahdi.
F-PPP berpendapat, jika kebijakan program penanggulangan kemiskinan khususnya di Madura dan wilayah tapal kuda, masih terus terjadi sepanjang tahun.
“Untuk itu, kami mengusulkan harus ada skenario program penanggulangan kemiskinan ekstrim di Jatim yang bersifat lintas perangkat daerah, yang menyajikan data wilayah dan sasaran penerima manfaat untuk memastikan program ini tepat sasaran,” pintanya.
Selain itu, F-PPP juga memandang bahwa Pemprov belum berhasil menyelesaikan ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur tahun 2023 jika dibandingkan capaian Indeks Gini Jawa Timur tahun 2022, sebesar 0,365. Artinya, ketimpangan pengeluaran masyarakat Jatim tergolong sedang.
“Karena itu kami Fraksi PPP mengusulkan pada RKPD tahun depan harus sudah ada identifikasi program dan kegiatan strategis yang dapat mendorong peningkatan capaian Indeks Gini, yang turun secara signifikan,” tandasnya. (KN01)