Surabaya (KN) – Tegas, lugas, cerdas, dan berapi-api. Itulah gambaran bagaimana Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo ketika mengobarkan semangat mewujudkan konsep Trisakti di era Globalisasi.“Trisakti adalah kedaulatan politik. Basisnya kepentingan nasional jangan sampai larut dalam globalisasi. Trisakti bukan sebatas ideologi yang kerap dipidatokan, atau hanya slogan yang sepi ditempat ramai. Trisakti harus cair dan membumi ditengah-tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat harus merasakan kehadiran Trisakti itu!!”
Demikian yang ditegaskan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat orasi kebangsaan dengan tema “Jalan Trisakti Menjawab Tantangan Global” dalam rangka Pengukuhan pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jatim periode 2015-2020 di Empire Hotel Surabaya, Jumat (19/8/2016) malam.
Pakde Karwo mengatakan, konsep Trisakti yang digagas Bung Karno yakni Berdaulat secara politik, Berdikari secara ekonomi, dan Berkepribadian secara sosial budaya mendapat tantangan yang makin berat di era globalisasi. Era ini jauh lebih kejam dari era saat digaungkannya Trisakti oleh Bung Karno dulu. Era globalisasi membawa paham liberalisme yang perlu dibatasi agar tidak menindas rakyat kecil.
“Indonesia saat ini berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena posisi liberalisme dan kapitalisme menguasai seluruh sendi berbangsa. Saat ini satu persen penduduk Indonesia menguasai 50 persen aset perekonomian bangsa. Jika ini dibiarkan, maka kesenjangan akan semakin lebar. Kita harus membela rakyat kecil dan menegakkan keadilan bagi mereka melalui politik dan hukum” katanya.”
Untuk berdaulat secara politik di era globalisasi, kata Pakde Karwo, yang paling pertama dan utama adalah penguatan aspek hukum. Kita harus menolak campur tangan kekuatan asing, khususnya agen-agen korporasi trans nasional dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan negara. Artinya, kedaulatan politik harus diterjemahkan sebagai kedaulatan hukum Indonesia.
“Pemerintah Indonesia, siapapun penguasanya, harus mencanangkan politik hukum yang bersumber pada ideologi Pancasila. Dengan begitu, akan melahirkan peraturan perundangan yang sesuai dengan Pancasila sebagai turunannya. Sehingga sistem apapun yang dibangun di Indonesia akan sejalan dengan spirit Pancasila. Jika kita membiarkan asing campur tangan didalam pembuatan peraturan perundangan, maka sama saja kita menyerahkan sebagian kedaulatan kita” katanya.
Peraturan perundangan yang sejalan dengan spirit Pancasila akan menjadi benteng pelindung dari kepentingan pasar bebas yang liberal. Bangsa ini bisa berdikari secara ekonomi jika praktek-praktek ekonomi terbaik (best practice) sejalan dengan Pancasila diformulasikan kedalam produk perundang-undangan.
“Tanpa hukum yang berpihak pada rakyat, praktek-praktek ekonomi kita akan dilibas oleh kekuatan korporasi trans-nasional yang beroperasi di Indonesia. Tugas kitalah untuk menginventarisir dan mencarikan perlindungan politik dan hukum bagi rakyat kecil” lanjut Pakde Karwo.
Ia mencontohkan salah satu hukum yang tidak pro rakyat kecil, yakni hukum Perbankan. Dimana perbankan hanya memberikan bunga kredit sebesar 12% setahun kepada perusahaan besar (corporate), namun jika rakyat kecil seperti petani yang meminjam modal justru dibebankan bunga yang sangat besar, yakni 18-21% setahun. Alasannya karena resiko.
“Ini sungguh tidak masuk akal, Bank milik negara yang mengatasnamakan “Bank Rakyat” tapi justru rakyat kecil dibebankan bunga yang jauh lebih besar daripada korporasi. Jika alasannya resiko, kan ada asuransi. Disini negara perlu mengintervensi dan membela rakyat kecil yang kalah dalam persaingan global. Karena itu, kami memiliki ideologi berupa regulasi yang partisipatoris” katanya.
Ideologi itu adalah memberikan bunga murah melalui Bank UMKM Jatim dan Bank Tani. Skema pembiayaan kredit murah kepada rakyat kecil dilakukan dengan model loan agreement melalui perbankan. Bank Jatim sebagai APEX Bank di Jatim memberikan kredit linkage program dengan bunga ringan. Suku bunga unit yang diberikan Bank UMKM Jatim kepada UMKM hanya sebesar 7-9%.
Selain itu, Pakde Karwo mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) khusus bagi petani, serta bekerjasama dengan PT. Jamkrida untuk asuransi petani. Jika gagal panen, Jamkrida akan mencairkan ganti rugi kepada petani, sehingga diharapkan petani tidak perlu lagi ketakutan gagal panen.
“Itulah salah satu upaya kami dalam mengimplementasikan Trisakti yang nyata bagi wong cilik. Masyarakat bisa merasakan kehadiran Trisakti itu menjadi working ideology, ibaratnya, iso ngrasakne nang tangan mergo nggrenjel. Seakan ideologi itu cair dan bisa diraba oleh tangan kita” jelas pria yang juga menjadi Ketua Dewan Pertimbangan DPP PA GMNI ini.
Masih menurut Pakde Karwo, upaya lain yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan penguatan pasar dalam negeri. “Cintailah produk-produk Indonesia. Ini penting, kita tidak bisa melakukan barrier non tarif dalam globalisasi, dengan mencintai produk dalam negeri maka kita sudah menghidupi rakyat kecil dan memperkuat ekonomi dalam negeri” tuturnya.
Kepada GMNI, Pakde Karwo berjanji untuk terus mendukung kegiatan-kegiatan GMNI agar terus berkembang menjadi lebih besar. “Kita akan dorong GMNI masuk ke kampus-kampus guna memperkuat ideologi Pancasila bagi generasi muda. Mari kita terus berinovasi agar Trisakti bisa membumi ditengah-tengah masyarakat, khususnya di era globalisasi ini” pungkasnya. (wan)