Jakarta, mediakorannusantara.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pembangunan Indonesia memerlukan perpaduan seimbang antara etika peradaban yang digagas Mohammad Natsir dan kedaulatan kemampuan yang dicita-citakan Bacharuddin Jusuf Habibie
Jakarta, Rabu (2/9/2026), dalam acara BJ Habibie Memorial Lecture Ke-5, ia mengatakan pemikiran Mohammad Natsir sebagai Perdana Menteri Ke-5 Indonesia mengenai demokrasi teistik menekankan pentingnya orientasi moral dan etika dalam mengelola kekuasaan politik.
“Agama diposisikan sebagai sumber etika publik yang menginspirasi nilai amanah, keadilan, musyawarah, dan pembatasan kekuasaan,” ucap Yusril.
Yusril juga mengutip Mosi Integral Natsir pada 3 April 1950 sebagai teladan etika kebangsaan yang mengutamakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan kelompok.
Di sisi lain, kata dia, Habibie yang merupakan Presiden Ke-3 RI mengarahkan bangsa pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan iman dan takwa.
Ia menyebut Habibie mengusung strategi nilai tambah berawal dari akhir dan berakhir di awal agar bangsa Indonesia tidak sekadar menjadi konsumen teknologi luar negeri, tetapi memiliki kapabilitas industri dan riset mandiri.
Yusril turut menguraikan kontribusi Habibie saat memimpin masa transisi Reformasi 1998-1999 yang melahirkan fondasi hukum dan demokrasi modern, mulai dari jaminan kebebasan pers, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Otonomi Daerah, hingga Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
Ditambahkan bahwa Habibie juga menunjukkan etika politik konstitusional dengan mematuhi mekanisme demokrasi dan mundur secara legawa ketika penolakan pertanggungjawaban terjadi di Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 1999.
“Sintesis dari pemikiran kedua tokoh ini adalah peradaban yang berkarakter dan berkemampuan,” tuturnya.
Dengan demikian, ia menilai Natsir memberikan kompas etika, sedangkan Habibie menghadirkan mesin penggerak peradaban.
Tanpa mesin, kata dia, kompas tidak dapat mengarahkan kapal ke tujuan.
Sebaliknya, mesin tanpa kompas dapat mempercepat kapal menuju arah yang salah.
Dirinya pun menegaskan setidaknya ada lima agenda pokok etika peradaban menuju 2045.
Pertama, memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghasilkan dan menguasai ilmu pengetahuan.
Kedua, kebijakan industri yang strategis perlu dievaluasi berdasarkan kemampuan yang benar-benar berkembang di dalam negeri.
Ketiga, demokrasi harus dipelihara sebagai mekanisme untuk melakukan koreksi.
Agenda keempat, lanjut dia, yakni Pancasila perlu terus diinternalisasi dalam praktik kehidupan bernegara.
Kelima, hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.( wa/ar)