Jombang, mediakorannusantara.com – Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa pemberangkatan jamaah calon haji pada musim haji 2026 masih berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun sebelumnya.
“Terkait pemberangkatan jamaah calon haji sampai saat ini belum ada perubahan, masih tetap tanggal 21 April 2026 jamaah calon haji masuk asrama haji, kemudian pada 22 April berangkat,” kata Mochamad Irfan Yusuf dalam keterangan yang diterima di Jombang, Jawa Timur, pada hari Minggu, 29 Maret 2026.
Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan bahwa Kementerian Haji dan Umrah sudah merampungkan persiapan dan kini tinggal menunggu hari pemberangkatan tiba.
Kondisi ini digambarkan seperti pihak yang menyelenggarakan pernikahan dengan menyiapkan segala proses operasional, mulai dari pembayaran gedung, katering, hingga seragam.
“Semuanya sudah siap, tinggal menunggu hari pemberangkatan jamaah calon haji,” ujar Mochamad Irfan Yusuf.
Pihak kementerian juga terus memantau dinamika konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah demi memastikan keamanan jamaah.
Pemerintah secara intensif berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait agar proses ibadah haji nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar.
“Mudah-mudahan pertikaian di Timur Tengah bisa segera menurun dan kami berharap mereka yang berseteru di sana menghormati proses haji umat Islam dari seluruh dunia,” ucap Mochamad Irfan Yusuf.
Mochamad Irfan Yusuf juga berharap agar tensi konflik tersebut segera reda sehingga umat Muslim dapat melaksanakan ibadah dengan tenang di tanah suci.
“Dengan menghormati itu mereka akan menurunkan tensi konflik sehingga umat Islam bisa melaksanakan haji dengan tenang dan menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya,” kata Mochamad Irfan Yusuf.
Selain faktor keamanan, Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mencerminkan pelayanan publik yang lancar, bersih, serta bebas dari penyimpangan.
Dalam pengelolaan haji kali ini, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp18 triliun, sehingga aspek akuntabilitas menjadi prioritas utama pemerintah dalam setiap proses pengelolaan keuangan.
Kementerian Haji dan Umrah turut melibatkan unsur profesional dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Polri guna mengawasi pengadaan serta tata kelola anggaran selama musim haji 2026.(wan/an)