Jakarta, mediakorannusantara.com-Pemerintah-Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa penguatan keselamatan penerbangan merupakan langkah krusial dalam mendukung konektivitas antardaerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Usai bertemu dengan para CEO maskapai penerbangan di Jakarta pada hari Minggu, 1 Maret 2026, Menhub menyatakan bahwa keselamatan bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan sebuah mandat negara yang menjadi bagian dari strategi besar pembangunan bangsa. Menurutnya, dalam kerangka Asta Cita Kabinet Merah Putih, sektor transportasi memegang peranan sentral untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dengan logistik yang efisien dan pelayanan publik yang andal.
Menhub Dudy menekankan bahwa tanpa jaminan keselamatan, konektivitas dan kepercayaan publik tidak akan terbangun, sehingga keselamatan harus dipandang sebagai isu strategis yang menyangkut kredibilitas bangsa di mata dunia. Beliau mengingatkan bahwa gangguan pada sektor ini akan berdampak langsung pada distribusi logistik, pariwisata, hingga investasi.
“Keselamatan bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan komitmen moral dan tanggung jawab hukum. Setiap kebijakan perusahaan harus berpijak pada prinsip bahwa keselamatan adalah prioritas utama,” ujar Menhub. Hal ini juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi angkutan Lebaran 2026 yang diperkirakan akan mengalami lonjakan penumpang dalam waktu dekat.
Menjelang musim puncak arus mudik dan balik tersebut, Menhub meminta maskapai untuk tetap menjaga standar tinggi dalam pemeriksaan kelaikudaraan, kesiapan awak pesawat, hingga prosedur operasional. Beliau secara khusus meminta para pimpinan maskapai untuk mendukung proses pengawasan yang dilakukan pemerintah.
“Saya meminta para CEO untuk tidak melihat ramp check sebagai beban, melainkan sebagai mekanisme perlindungan bersama,” tegas Menhub Dudy. Upaya ini diharapkan dapat menjamin kelancaran mobilisasi masyarakat di tengah meningkatnya frekuensi penerbangan nasional.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, menambahkan bahwa pimpinan tertinggi maskapai memiliki tanggung jawab langsung terhadap efektivitas sistem keselamatan di organisasi masing-masing. Ia menekankan pentingnya budaya pelaporan yang terbuka dan pengelolaan risiko berbasis data untuk mencegah potensi insiden. “Keselamatan bukan hanya tugas regulator atau safety manager. Keselamatan adalah tanggung jawab langsung pimpinan tertinggi perusahaan. Setiap keputusan bisnis dan operasional harus dilandasi pertimbangan keselamatan,” kata Lukman.
Dengan mengacu pada target Rencana Keselamatan Penerbangan Nasional 2024–2026, pemerintah berkomitmen memastikan mobilitas udara selama periode Lebaran tetap berlangsung aman, andal, dan menempatkan keselamatan penumpang sebagai prioritas tertinggi.( wa/at)