Jakarta, mediakorannusantara.com-Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa lulusan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP/BLK) tidak boleh berhenti hanya sampai pada tahap menerima sertifikat. Ia menekankan bahwa target akhir yang harus dicapai setiap lulusan adalah mendapatkan pekerjaan melalui jalur penempatan atau menciptakan lapangan kerja sendiri lewat program Perluasan Kesempatan Kerja (PKK), seperti Tenaga Kerja Mandiri (TKM).
Menurut Yassierli, indikator keberhasilan sebuah balai pelatihan kini tidak lagi diukur dari banyaknya kegiatan atau ketebalan laporan administratif. Ukuran sukses yang sebenarnya adalah hasil nyata yang dirasakan masyarakat, yaitu seberapa banyak lulusan yang benar-benar terserap di dunia kerja atau berhasil memulai usaha. Ia meminta agar setiap program pelatihan didukung oleh data akurat yang dapat ditelusuri, mulai dari identitas peserta hingga status mereka pascapelatihan untuk memudahkan evaluasi program pemerintah.
Saat ini, kapasitas BPVP Kemnaker baru mampu melatih sekitar 70 ribu orang per tahun, atau hanya satu persen dari total pengangguran nasional. Menanggapi keterbatasan tersebut, Kemnaker tengah menyiapkan transformasi balai pelatihan agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Transformasi ini mencakup penguatan fungsi balai sebagai pusat inovasi, pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas, hingga pusat referensi produktivitas bagi usaha kecil dan menengah demi mengembalikan marwah Kemnaker di mata publik.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker, Darmawansyah, menjelaskan bahwa koordinasi lintas unit terus diperkuat untuk menyinkronkan program prioritas. Sinkronisasi ini meliputi aspek waktu, mekanisme, hingga standar operasional prosedur agar seluruh tahapan mulai dari pelatihan, penempatan, hingga perluasan kesempatan kerja dapat berjalan selaras dan lebih mudah dipantau efektivitasnya. ( wa/ar)
