Jakarta (KN) – Wakil Ketua Komisi V DPR, Muhidin Muhammad Said menilai pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan lalai melakukan pengawasan terhadap moda transportasi massal. Akibatnya, tingkat kecelakaan semakin bertambah.“Banyaknya kecelakaan sekarang ini disebabkan banyak faktor, human error, kedisiplinan, pengawasan yang tidak ketat, dan kelalaian,” ujar Muhidin saat dihubungi wartawan, Jumat (30/9/2011) malam.
Muhidin meminta Kementerian Perhubungan yang dipimpin Freddy Numberi menjalankan aturan perhubungan dengan standardisasi ketat. Ini dilakukan untuk memastikan penyedia layanan transportasi memperhatikan keselamatan para penumpangnya.
“Kedepan pengawasan harus lebih diketatkan, dan konsistensi peraturan harus benar-benar dijalankan,” katanya.
Pemerintah, lanjut Muhidin, harus mengawasi operator moda transportasi. Di sisi lain, pemerintah juga harus konsisten menjalankan aturan tersebut. Bahkan jika ditemukan kelalaian, pemerintah harus memberi sanksi tegas termasuk juga kepada pemilik perusahaan yang menyediakan layanan angkutan publik tersebut.
“Jika faktornya kelalaian harus ditelusuri, jika karena peraturan yang tidak dijalankan maka harus diberi sanksi, bahkan kalau perlu perusahaannya juga harus dikenakan sanksi,” tegasnya.
Muhidin menjelaskan, Komisi V DPR sebelumnya telah mengevaluasi terkait banyaknya kecelakaan pada arus mudik dan balik Lebaran kemarin. Komisi V juga menjadwalkan pemanggilan Freddy Numberi terkait banyaknya kecelakaan yang belakangan terjadi untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Komisi V memiliki tugas dalam pengawasan saja, kita akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap moda transportasi. Kita akan memanggil Menhub dan pihak-pihak terkait,” tandasnya.
Menurut Muhidin, Presiden juga harus dapat melihat mana pembantu-pembantunya yang layak dan tidak. (red)
Foto : Muhidin