Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur berharap agar pemberlakuan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tahun ajaran pada 5 Juli 2021 tetap dilaksanakan dengan memberlakukan protocol kesehatan (prokes) ketat, dan tidak ditunda lagi.
Wakil ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih saat ditemui di Fraksi PKB DPRD Jatim, Jumat (18/6/2021) mengatakan, tidak dipungkiri ada varian baru Covid-19 asal India yang masuk ke Jatim dan menurut laporan itu lebih ganas dan penularannya lebih cepat. Namun pihaknya berharap gubernur tidak serta merta menjadikan itu sebagai alasan untuk menunda pemberlakuan Pembelajaran tatap Muka di Jatim.
“Kenapa kita tidak kembali kepada SOP yang kita sepakati bahwa PTM ini akan dilaksanakan di daerah yang minimal zona oranye. Itu saja yang disepakati, sudah jelas khan aturannya. Untuk dilaksanakan di level PAUD/SD ijinnya dari Satgas Covid-19 tingkat desa dan kelurahan. Sedangkan untuk yang di atasnya itu dari satgas Covid-19 di tingkat kecamatan dan seterusnya. Artinya baseline-nya itu ada di PPKM Mikro,”paparnya.
Menurut opolitisi PKB ini, peninjauan ulang pelaksanaan PTM dan tak dilaksanakan itu tak efektif. Bahkan bisa menimbulkan kegelisahan masyarakat khususnya anak didik yang sudah bersiap menyambut PTM. “Kegelisahan masyarakat itu jauh lebih susah ditangani karena merasa diombang-ambingkan kebijakan pemerintah sehingga tak percaya lagi dengan pemerintah,” tegas Hikmah Bafaqih.
Ditegaskan Hikmah Bafaqih, sesuai dengan SOP, daerah yang masuk zona merah tidak boleh menggelar PTM. Selain itu Satgas Covid-19 juga terus melakukan pengetatan dan PPKM Mikro di empat kecamatan di Bangkalan yang menjadi episentrum pihaknya tak keberatan jika direkomendasikan dilakukan lockdown.
“Kalau zona merah meluas, itu baru bisa ditinju ulang, atau ditunda dulu pelaksanaan PTM untuk daerah-daerah yang memang spesifik mengalami problem khusus, ” harap dia.
Senada, ketua DPRD Jatim Kusnadi juga kurang sepakat jika pelaksanaan PTM ditunda kembali. Mengingat, beban masyarakat sudah cukup berat dan berharap dengan pelaksanaan PTM terbatas diharapkan bisa mengurangi beban para orang tua.
Pertimbangan lainnya, Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yakni Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan PTM belum diubah.
“Pembelajaran daring itu sangat memberatkan para orang tua. Kalau harus ditunda lagi tentu masyarakat akan kecewa dan beranggapan pemerintah plin-plan padahal sudah dibuat SOP dan prokes yang ketat,” kata politisi senior PDI Perjuangan Jatim ini. (KN01)