Surabaya (mediakorannusantara.com) – Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Abdul Halim, menegaskan pentingnya optimalisasi peran Pelabuhan Pengumpan Regional di wilayah Jatim. Hal ini disampaikannya usai rapat dengar pendapat bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur pada Senin (11/11/2024) malam.
Halim menyebutkan bahwa ada empat pelabuhan di wilayah Jawa Timur yang telah dihibahkan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi. Pelabuhan tersebut tersebar di Jember, Paciran, Banyuwangi, serta di dua lokasi di Madura, yakni Sapeken dan Kangean.
Masing-masing pelabuhan tersebut memiliki peran strategis dalam menghubungkan Jawa Timur dengan berbagai daerah lain.
“Jadi kalau yang di Paciran mengcover wilayah barat sampai ke Kalimantan. Kemudian kalau yang di Banyuwangi mengcover Bali, NTB (Nusa Tenggara Barat) dan (Nusa Tenggara Timur). Terus kemudian dua di Madura, itu di Sapeken dan Kangean,” jelas Abdul Halim.
Dengan memaksimalkan peran pelabuhan ini, Abdul Halim optimis akan terjadi peningkatan perputaran roda ekonomi di wilayah-wilayah tersebut. Hal ini dianggap sebagai langkah penting dalam mendukung perekonomian masyarakat setempat.
“Nah, tentu ini kalau kemudian kita bisa maksimalkan perannya, itu pasti mengungkit perputaran ekonomi yang ada di empat wilayah tadi,” tuturnya.
Menurut Halim, pelabuhan pengumpan regional tersebut dibangun oleh pemerintah pusat pada tahun 1990-an dan kini membutuhkan perbaikan untuk menunjang operasionalnya. Oleh karena itu, Dishub Jawa Timur mengusulkan penambahan anggaran pada tahun 2025 untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan tersebut.
“Sekarang ini ada SDM dari Dinas Perhubungan Jatim yang ada di Pelabuhan Pengumpan Regional. Jadi karena bangunan sebagaimana seperti yang saya sampaikan, maka butuh support anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana,” ujar Halim.
Untuk itu, Abdul Halim memastikan bahwa Komisi D DPRD Jatim,akan mendukung penuh pengajuan anggaran ini. Ia juga menekankan bahwa pemeliharaan tersebut penting karena pelabuhan pengumpan memiliki fungsi strategis sebagai pengungkit roda perekonomian di wilayah-wilayah yang ada pelabuhan tersebut.
“Yang jelas bahwa ini kita support, karena memang fungsinya betul-betul bisa menjadi pengungkit roda perekonomian di beberapa wilayah yang ada keberadaan pelabuhan pengumpan tadi. Sekarang murni provinsi, tanpa sharing,” jelas dia.
Ia menambahkan bahwa ada total sekitar 15 pelabuhan pengumpan di Jawa Timur yang merupakan milik pemerintah pusat. Nah, empat diantaranya itu berencana untuk diajukan ke pemeirntah pusat agar pengelolaanya bisa dilakukan oleh Pemprov Jatim.
“Nah empatnya itu bisa kita mohonkan untuk diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau itu sebagai penunjang, saya kira ya itu untuk masyarakat Jawa Timur,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Halim juga berbicara terkait perkembangan pembangunan Jalur Lingkar Selatan (JLS) atau Jalan Pantai Selatan (Pansela) Jawa Timur.
Menurutnya, pemerintah sedang mempertimbangkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan jalur tersebut.
“Jadi ada hal menarik dari terobosan itu, bahwa pembangunan jalan yang tidak berbayar itu, istilahnya kita KPBU,” ujar Abdul Halim.
Skema KPBU ini, menurut dia, bertujuan untuk mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jawa Timur. Dengan demikian, dana APBD yang sebelumnya dialokasikan untuk proyek JLS bisa dialihkan ke kebutuhan lainnya.
“Jadi supaya ini mengurangi beban dari APBD provinsi Jawa Timur yang teredukasi, terkait dengan sharing kepada kabupaten/kota,” terang dia.
Halim menjelaskan, rancangan skema KPBU untuk proyek JLS ini masih dalam tahap perencanaan. Termasuk penyusunan regulasi dan ketentuan hukum yang diperlukan untuk memayungi kerjasama tersebut. Namun, arah kebijakan sudah jelas untuk melibatkan pihak swasta dalam proyek ini.
“Skema ini hampir sama seperti SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Umbulan. Jadi rupanya ini ada percepatan pembangunan, dan itu rasanya bisa (terealisasi),” tutupnya. (KN01)