Surabaya (KN) – Menyikapi lambanya rencana relokasi bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dari Terminal Purabaya ke Terminal Tambak Oso Wilangun (TOW). Komisi C DPRD Surabaya memint Pemkot Surabaya melepas sepenuhnya pengelolaan Terminal Purabaya kepada Pemkab Sidoarjo. “Selama ini Surabaya tidak memetik keuntungan dalam mengelola Purabaya. Lebih baik dilepas saja dari pada kita hanya menyejahterakan warga daerah lain,” tegas Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Sachiroel Alim Anwar, saat hearing (dengar pendapat) dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, Senin (25/2/2013).
Menurut Alim, Sapaan Sachiroel Alim Anwar, jika terminal purabaya atau yang lebih dikenal dengan bungurasih itu dilepas, sebenarnya pemerintah kota memiliki banyak keuntungan. pertama, Pemkot bisa serius dalamberusaha maramaikan TOW. Kedua, pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran operasional. “Per tahun untuk biaya operasional saja kita (Surabaya, red) mengeluarkan setidaknya Rp 2, 8 miliar,” cetusnya.
Alim mengungkapkan, sikap Dishub yang terkesan lepas tangan dalam masalah ini sebenarnya sama saja dengan mengadu domba antara warga dengan komisinya. Padahal, selama ini Dinas Perhubungan Pemkot itu sendiri yang melakukan pembiaran. “Kalau masalah relokasi ini tidak kunjung tuntas, lalu untuk apa Kadishub (Eddi, red) bolak- balik ke Jakarta,” tanya Alim dengan nada jengkel.
Lebih jauh, politisi Partai Demokrat itu juga mengaku heran dengan sikap Walikota Surabaya yang terkesan ambigu. “Dulu pas pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Walikota berpesan, agar Surabaya jangan sampai memliki aset di daerah pinggiran. Tapi sekarang malah mewacanakan menurunkan kelas TOW dari A ke C. Sebenarnya mana yang bener,” kata Alim.
Wakil ketua Komisi C, Simon Lekatompessy mengaku capek dengan lambatnya proses relokasi yang sudah digagas sejak tahun 2010 lalu itu. Menurutnya, sebagai komisi yang mengusulkan rencana relokasi, komisinya merasa gagal dalam memperjuangkan aspirasi warga.
“Secara pribadi saya tidak ada rencana mengundang Kadishub lagi. Karena setiap kali diundang, Kadishub selalu banyak alasan saja untuk mangkir hadir,” Kata Simon.
Menurutnya, kesalahn Walikota dalam molornya rencana meramaikan terminal Oso Wilangun sebenarnya cukup banyak. Selain berkontribusi atas terciptanya lapangan pengangguran, orang nomor satu di Surabaya itu juga tidak pernah menganggap ada komisinya.
“Kalau Walikota memandang kami, tentu setiap perkembangnan rencana relokasi bus AKAP disampaikan ke Komisi C. Tapi itu tidak pernah dilakukan,” sesal politisi Partai Damai Sejahtera (PDS) ini.
Anggota Komisi C lainya, Sudirjo mengancam akan menggunaka hak interplasi jika masalah pemindahan trayek ini tidak kunjung selesai. “Jika interplasi masih tidak dianggap, kita akan tingkatkan menjadi hak angket,” tegas Sudirjo.
Sementara Agus Sudarsono, mensinyalir ada skenario terselubung antara Dinas Perhubungan dengan Pemkot. “Bisa jadi nanti bekas lahan terminal tambak oso Wilangun itu di buat kawasan pergudangan,” ujar Agus Sudarsono.
Terpisah, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Surabaya Dedi Irianto mengelak jika Pemkot tidak serius dalam merealisasikan relokasi taryek bus tersebut. Dari awal, menurut Dedi, pihaknya serius dalam mewujudkan gagasan yang diprakarsai Komisi C itu.
“Masalahnya relokasi tidak bisa dilakukan dengan serta merta. Prosesnya tidak semuda membalik telapanag tangan. tapi kami serius dan komitmen kok untuk mewujudkanya,” terang Dedi saat ditemui usai hering di Komisi C. (anto)
Foto : Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Sachiroel Alim Anwar