Surabaya (KN) – Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat bersedia meletakkan jabatannya jika dianggap tak bisa melindungi para TKI di luar negeri. Permintaan mundur dari jabatan ini muncul sejak adanya kasus eksekusi TKI Ruyati di Arab Saudi.
“Boleh-boleh saja meminta saya mundur. Ibarat seorang prajurit, saya ditunjuk oleh Presiden untuk memimpin BNP2TKI, jika tak diperkenankan lagi, saya siap untuk meletakkan jabatan. Namun apakah itu menyeleseikan persoalan yang terbaik,’ ujar Jumhur Hidayat di sela-sela MoU BNP2TKI dengan Pemprov di Hotel Utami Juanda, Kamis (23/6) malam.
Jumhur menuturkan, pihaknya tidak mempermasalahkan sejumlah komponen dan elemen masyarakat menyalahkan BNP2TKI yang gagal melindungi TKI seperti kasus eksekusi Ruyati TKW di Arab Saudi tersebut.. Meski begitu, pihak BNP2TKI mengecam lankah pemerintah Arab Saudi yang menghukum Ruyati tanpa terlebih dahulu memberitahukan atau berkomunikasi dengan pemerintahan Indonesia.
Dia juga mengemukakan, dalam perjalanan hukum Ruyati, sejak sidang awal hingga terakhir, Ruyati mengakui telah membunuh majikannya. Dan pada hal pengakuan yang disampaikan Ruyati itu, pengadilan Arab Saudi menganggap hal itu sebagai bukti sah.
“Pengakuan itulah yang dijadikan pedoman Arab Saudi untuk menghukum Ruyati. Kalau di negara lain, mungkin pengakuan seperti bukan dianggap pokok bukti, melainkan dikuatkan dengan bukti yang lainnya,” katanya.
Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf menandaskan, urusan TKI yang ada hubungannya dengan negara lain, sikap Jatim akan mengikuti satu pintu yakni pemerintah pusat.
Dalam hal ini lanjutnya Gus Ipul, Jatim tetap akan mendukung kebijakan pusat. Seperti adanya moratorium dan lainnya, akan mengikuti anjuran pemerintah pusat. “Keputusan pemerintah pusat, pastinya juga sudah dikaji lebih matang,” tutur Gus Ipul sapaan akrab Saifullah Yusuf.
Ditambahkanya, meski begitu Pemprov Jatim juga selalu berkomunikasi dengan BNP2TKI soal TKI asal Jatim. Seperti kasus yang menimpa TKI Sumenep, pihak terus berkomunikasi dan memantau perkembangannya.
“Mudah-mudahan masalah hukuman yang menimpa TKI Sumenep, bisa ditunda, dan syukur-syukur kalau dibatalkan. Bahkan untuk penebusan dengan uang, pemprov Jatim sudah menyiapkan dananya,” katanya. (yok)
Foto : Jumhur Hidayat