Jakarta, mediakorannusantara.com-Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mengawal pelaksanaan program strategis dengan memastikan penggunaan anggaran yang efektif serta berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal Zakaria Ali, menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026 tidak boleh terjebak dalam rutinitas administratif semata, melainkan harus melampaui sekadar rapat dan perjalanan dinas dengan fokus pada pencapaian indikator kinerja serta dampak yang luas.
Ia meminta agar seluruh kegiatan berbasis pada data dan bukti lapangan guna memberikan manfaat langsung yang lebih signifikan.
Sebagai bagian dari prioritas tahun ini, Safrizal yang juga menjabat sebagai Koordinator Wilayah Aceh dalam Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam memberikan perhatian khusus pada penanganan bencana di Sumatera.
Peran strategis ini menuntut penyesuaian rencana kerja dan postur anggaran tahun 2026, termasuk target penyelesaian Rencana Induk Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh pada Maret 2026.
Meskipun terdapat pencadangan anggaran sebesar Rp54,4 miliar dari total pagu Rp362 miliar untuk mendukung direktif Presiden, Ditjen Bina Adwil tetap optimistis mempertahankan kinerja tinggi berkaca pada realisasi anggaran tahun sebelumnya yang mencapai 99,45 persen.
Dalam menjalankan fungsinya, Ditjen Bina Adwil memegang peran vital sebagai motor penggerak pelayanan dasar yang mencakup penyelenggaraan administrasi kewilayahan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, hingga optimalisasi sinergi hubungan pusat dan daerah.
Safrizal berharap seluruh unit kerja segera melakukan percepatan paket pekerjaan dan pengadaan barang sejak awal tahun agar tidak terjadi penumpukan kegiatan di akhir periode anggaran.
Melalui langkah ini, diharapkan setiap program yang dijalankan benar-benar menjadi solusi konkret bagi kebutuhan publik dan penataan wilayah di Indonesia.( wa/ar)