Jakarta, mediakorannusantara.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) se-Indonesia untuk segera menyusun prioritas kebutuhan serta melakukan sinkronisasi program daerah dengan program pemerintah pusat.
Penegasan ini disampaikan Tomsi dalam rangkaian Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2025 di Jakarta. Tujuan utama sinkronisasi ini adalah untuk memastikan program pusat dan daerah tidak tumpang tindih, saling mengisi, dan tidak memboroskan anggaran.
”Kami berharap Pemda berproses terus menajamkan semua program-programnya. Sehingga program pusat dan daerah itu betul-betul sinkron, saling isi dan tidak tumpang tindih, saling menguatkan,” kata Tomsi dalam keterangannya, Rabu.
Dalam Rakor tersebut, Tomsi secara khusus meminta seluruh sekretaris daerah (sekda) dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menyamakan persepsi dan memperkuat integrasi kebijakan pembangunan pusat dan daerah.
”Harapannya, nanti di Pemda terjadi sinkronisasi antara perencanaan pusat dan perencanaan daerah,” ujarnya.
Dukungan Pusat dan Efisiensi Anggaran
Tomsi juga menyinggung mengenai dukungan Kemendagri bagi pemda yang terdampak cukup dalam oleh penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026. Ia menyarankan Pemda tidak patah arang dan meminta agar rutin melaporkan hambatan pembangunan di daerahnya.
”Tujuan kumpul di sini para Sekda dan Bappeda itu untuk menyelesaikan seluruh persoalan dan hambatan, kita bicarakan bersama,” ungkap Tomsi, menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan lepas tangan.
Apabila ada daerah yang tidak mampu mengelola anggaran hingga pembangunan daerahnya terganggu, pemerintah pusat akan turun tangan membantu. “Jadi nanti setelah mereka exercise, terjadi yang namanya penyaringan terhadap hal-hal yang betul-betul ikut serta pemerintah pusat terutama Kemendagri. Nanti kami sampaikan kepada kementerian/lembaga untuk syarat prioritas di mana K/L bakal menyampaikan aspirasi ke daerah mana yang jadi prioritas,” jelasnya.
Arahan Menteri Dalam Negeri
Sementara itu, dalam kesempatan terpisah saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyampaikan arahan kepada para Sekda pada Senin (27/10).
Mendagri Tito melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari pendapatan daerah, belanja, maupun rencana pada tahun 2026 mendatang. Tito menekankan bahwa daerah harus bisa lebih mengefisienkan anggaran dengan baik.
”Saya memberikan arahan kepada para Sekda dan kepada seluruh Bappeda tentang evaluasi di tahun ini terutama tentang pendapatan, belanja, dan rencana pada tahun depan bagaimana mereka harus bisa mengefisienkan belanja yang beberapa daerah bisa melakukan dengan baik seperti di Kabupaten Lahat mampu mengurangi belanja birokrasi untuk menambah belanja program,” tutup Tito.
Sebagai informasi, kegiatan Rakor Sinkronisasi ini berlangsung sejak 26 hingga 29 Oktober 2025. ( wa/ar)