Jakarta mediakorannusantara.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah (pemda) untuk segera membenahi tata kelola keuangan guna mengejar target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjelang penutupan tahun anggaran 2025.
Berdasarkan data per 30 November 2025, realisasi pendapatan daerah secara nasional mencapai Rp1.200 triliun (88,35%), sementara realisasi belanja baru menyentuh Rp1.082 triliun (75,43%). Angka ini diharapkan terus melonjak hingga 31 Desember untuk menyamai atau melampaui capaian tahun 2024 yang masing-masing mencapai 97,29% dan 91,72%.
“Mudah-mudahan di akhir Desember nanti angkanya lebih baik dan lebih tinggi,” ujar Tito dalam Rapat Evaluasi Realisasi APBD 2025 secara virtual dari Jakarta, Jumat (26/12).
Dampak Ekonomi dan Peredaran Uang
Tito menegaskan bahwa belanja daerah adalah instrumen vital untuk mendongkrak ekonomi lokal. Penyerapan anggaran yang maksimal akan meningkatkan peredaran uang di masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat daya beli dan konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, belanja pemerintah juga berfungsi sebagai stimulus bagi sektor swasta agar tetap produktif dan bergerak dinamis.
Rapor Kinerja Daerah
Dalam evaluasi tersebut, Mendagri memaparkan daftar daerah dengan kinerja fiskal terbaik dan terendah:
Provinsi Tertinggi: Bali, Kalimantan Selatan, dan DIY memimpin realisasi pendapatan tertinggi.
Kabupaten/Kota Tertinggi: Sumbawa Barat dan Banjarbaru menjadi yang terdepan di tingkat daerah tingkat II.
Realisasi Terendah: Provinsi Riau, Papua Pegunungan, dan Sulawesi Tengah tercatat masih memiliki serapan yang rendah, bersama dengan beberapa kabupaten seperti Halmahera Barat dan kota seperti Dumai.
Tanggapan Pengamat
Langkah rutin Mendagri ini mendapat apresiasi dari para ahli, meski dengan beberapa catatan:
Akuntabilitas: Peneliti Senior Citra Institute, Agisthia Lestari, menilai transparansi ini meningkatkan akuntabilitas pemda. Namun, ia mengingatkan agar pemda tidak terjebak pada sekadar “kejar tayang” administratif tanpa memperhatikan kualitas penyerapan anggaran.
Mitigasi Penyimpangan: Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, berpendapat bahwa pemantauan bulanan sangat efektif untuk meminimalkan potensi penyimpangan anggaran dan memastikan dana benar-benar sampai ke masyarakat.
Mendagri berkomitmen untuk terus memantau pertumbuhan ekonomi dan kinerja fiskal daerah secara berkala guna memastikan pembangunan berjalan sesuai peta jalan yang telah ditetapkan.( wa/@n)