Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Meningkatnya kasus Covid-19 yang terjadi pada anak – anak di Jawa Timur, membuat anggota Komisi E DPRD Jatim, Hari Putri Lestari (HPL) mengaku prihatin. Apalagi pada bulan Juli 2021 mendatang, pemerintah berencana mulai menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah.
Oleh sebab itu, perempuan yang akrab disapa HPL ini mengimbau kepada kepala daerah, terutama kepala sekolah yang wilayahnya masuk zona merah dan oranye agar rencana PTM dapat ditinjau ulang. Pihaknya tidak ingin penerapan PTM justru berdampak pada terjadinya klaster Covid-19 di sekolah.
“Kami mengimbau kepala daerah terutama kepala sekolah yang (wilayahnya) masuk zona merah dan oranye agar ditinjau ulanglah untuk pembelajaran tatap muka. Khususnya SMA dan SMK yang sudah siap, tapi karena adanya kenaikan kasus Covid-19 cukup tajam jadi perlu dikaji ulang,” kata HPL saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Senin (28/6/2021).
Selain itu, Politisi perempuan PDI Perjuangan ini juga menekankan para kepala daerah dan pihak sekolah agar dapat memantau perkembangan kasus Covid-19 dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Meski begitu, kasus Covid-19 ini tidak bisa digeneral dalam satu kabupaten/kota, tapi dapat dipetakan lagi sesuai wilayah di tingkat kecamatan atau kelurahan.
“Memang tidak bisa kasus Covid-19 digeneral dalam satu kabupaten/kota di Jatim, tapi dipetakan lagi mana-mana daerah yang siap atau masih bisa dilaksanakan PTM,” jelasnya.
Sementara itu untuk rencana PTM jenjang SD dan SMP, Hari Putri Lestari berharap agar dapat ditunda dulu selama 1 atau 2 bulan ke depan. Sebab menurutnya, varian delta yang ditemukan di Jatim ini lebih cepat penularannya. Sedangkan anak-anak usia SD dan SMP dinilainya juga belum dapat menjaga kehatian-hatian.
“Terutama anak SD inikan belum bisa menjaga diri maupun kehati-hatian terhadap Covid-19. Kalau sudah bermain mereka lupa bahwa ini ada pandemi yang harus ekstra hati-hati,” kata HPL.
Di sisi lain, HPL juga mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan nasib para pekerja yang mengandalkan penghasilannya dari harian. Utamanya, para pekerja harian yang terpapar Covid-19, baik sedang menjalani perawatan di rumah sakit maupun isolasi mandiri.
Menurut dia, ketika para pekerja ini terpapar Covid-19, otomatis mereka harus berhenti bekerja dan tidak ada penghasilan. Makanya perlu perhatian khusus dari pemerintah kepada para pekerja ini agar jangan sampai mereka kelaparan. Namun, apabila dananya terbatas, Satgas Covid-19 provinsi dapat berkoordinasi dengan kabupaten/kota dan instansi terkait untuk mendata siapa-siapa yang harus menjadi prioritas.
“Pemerintah harus turun tangan langsung menangani jangan sampai ada yang kelaparan. Kita harus memprioritaskan pekerja atau buruh yang mengandalkan penghasilan harian ini jangan sampai ada yang kelaparan,” tandasnya. (KN01)
Foto : Hari Putri Lestari, anggota Komisi E DPRD Jatim.