Surabaya,mediakorannusantara.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mulai memberi sejumlah saran dan masukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar kinerjanya semakin optimal, terutama soal serapan anggaran di Pemprov Jatim.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur, A Basuki Babussalam mendorong Gubernur segera melakukan konsolidasi internal jelang pembahasan agenda-agenda besar di Pemprov Jatim.
Basuki menerangkan, agar semakin optimal, Gubernur perlu segera menata SDM di masing-masing organisasi perangkat daerah di Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Konsolidasi itu dilakukan dengan melakukan rotasi beberapa jabatan strategis dan penetapan beberapa pimpinan OPD yang statusnya masih Plt.
“Ini momentum Sangat baik, bagi Gubernur untuk melakukan Kondolidasi. Bersamaan dengan HUT Propinsi Jawa Timur, kita juga sedang menyongsong pembahasan R-APBD Jawa Timur 2020,” tutur Basuki, Senin (14/10).
Ada beberapa alasan FPAN memberikan dorongan agar gubernur melakukan konsolidasi. Pertama, pembahasan Rancangan APBD 2020 adalah momentum bagi pemerintah untuk mewujudkan janji-janji terbaik Gubernur bagi masyarakat Jawa Timur. Kedua, sampai bulan Oktober, serapan APBD baru 52 persen. Artinya banyak koordinasi yang tidak optimal ditingkat perangkat daerah. Ketiga, ada beberapa pejabat yang statusnya Pelaksana Tugas (Plt), sehingga tidak bisa maksimal memainkan perannya. “Agar mesin pemerintah berjalan baik, program-program bisa direalisasi untuk kesejahteraan masyarakat Jawa timur, FPAN mendorong konsolidasi itu,” sarannya.
Ketika ditanya jabatan apa saja yang harus dikonsolidasi, Basuki mengatakan, prinsip semua jabatan harus dievaluasi. “Dipetakan menyeluruh. Gubernur buat prioritas memilih tokoh terbaik untuk jabatan paling strategis. Sehingga Gubernur punya tim hebat untuk menuntaskan kerja kerja yang beliau emban,” sebut Basuki.
Soal waktu, kapan sebaiknya konsolidasi dilakukan, FPAN mendorong agar dilakukan secepatnya. “Lebih cepat lebih baik. Karena momentumnya sekarang. Berjalannya mesin pemerintahan saat ini kurang maksimal. Jadi perlu di genjot untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” ungkap Basuki.
Terkait dengan usulan tokoh tokoh yang akan menempati tempat terbaik, Basuki menuturkan gubernur memiliki kewenangan mutlak. “PAN sebagai pengusung dan pendukung utama gubernur tentu punya beberapa pertimbangan. Insya Allah akan kami sampaikan secara khusus. Tapi secara umum, kewenangan mutlak soal rotasi dan penetapan Plt ada di ibu Gubernur,” pungkas Basuki.
Anggota DPRD Jatim lainnya, Ahmad Hadinuddin yang paling dirugikan dari rendahnya serapan anggaran APBD 2019 itu adalah masyarakat miskin di Jatim. Sebagaian dari mereka tidak dapat menikmati program pemerintah, karena belum sepenuhnya terealisasi. Dia berharap agar pejabat Pemprov Jatim ingat dengan petuah budayawan asal Madura yang dibacakan pada saat rapat Paripurna istimewa HUT Jatim kemarin.
“Rakyat jangan sampai jadi tumbal lambatnya penyerapan anggaran. Rakyat yang seharusnya menikmati kue pembangunan harus menjadi tumbal akibat serapan rendah. Ingat saat sidang paripurna istimewa HUT Jatim Ke 74 kemarin, Petuah KH. Zawawi Imron yaitu jika ada yang menyakiti rakyat, hati kita yang berdarah. Ini menjadi motivasi kita untuk kesejahteraan rakyat,”ujar Hadinuddin yang juga ketua Fraksi Gerindra Jatim.
Dia berharap agar OPD Pemprov Jatim berusaha maksimal dalam merealisaiskan program APBD 2019. Pasalnya, para pejabat Pemprov Jatim seharusnya sudah paham aturan birokrasi, sehingga tidak ada alasan lagi mereka gagal merealisasikan program kerja yang sudah dirancang.
“OPD itu sudah puluhan tahun mengelola anggran, sudah hafal prosedur dan landasan hukum, bahkan kalau ada perubahan undang undang mereka pertama kali mendapatkan informasi, sosialisasi dan salinan undang undang. Jika ada penyerapan anggaran rendah patut diduga ada intervensi kepentingan pihak pihak diluar birokrasi,” pungkasnya. (wan/jnr)