Jakarta, mediakorannusantara.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa penentuan angka ideal ambang batas parlemen atau parliamentary threshold harus dilakukan melalui mekanisme dialog dengan partai politik lain.
Dialog tersebut mencakup pembicaraan dengan partai nonparlemen serta wajib didasarkan pada hasil kajian yang mendalam.
Hasto Kristiyanto menjelaskan di Jakarta pada Minggu, 3 Mei 2026, bahwa mengenai berapa angka yang ideal, hal itu akan dibangun melalui proses politik dan kajian-kajian, mengingat era reformasi telah menghasilkan beberapa kali pemilu sehingga preferensi rakyat terhadap partai politik seharusnya semakin solid.
Hasto Kristiyanto memaparkan bahwa setiap partai politik memiliki kepentingan masing-masing terkait besaran ambang batas parlemen yang tengah diusulkan saat ini.
Menurut Hasto Kristiyanto, penentuan ambang batas parlemen perlu dilihat dari perspektif falsafah demokrasi pascareformasi.
Setelah berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia memasuki fase demokratisasi dengan pemilu sebagai mekanisme regenerasi kepemimpinan yang digelar secara periodik setiap lima tahun sekali.
Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa pada awal reformasi, partai politik diberikan ruang luas untuk berkembang, sehingga pemilu pertama diikuti oleh 48 partai politik.
Namun, dalam sistem pemerintahan presidensial diperlukan efektivitas dalam penyelenggaraan negara, sehingga ambang batas parlemen digunakan sebagai instrumen demokrasi yang ditentukan melalui pilihan rakyat dan bukan oleh kekuasaan.
Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa ambang batas parlemen merupakan mekanisme bagi rakyat untuk menentukan partai politik yang berhak mengirimkan wakilnya ke parlemen.
Seiring berjalannya waktu, ambang batas tersebut ditingkatkan secara bertahap guna mendorong konsolidasi jumlah partai politik di DPR serta meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Terkait besaran angka yang dinilai ideal, Hasto Kristiyanto menegaskan hal itu masih akan dibahas melalui proses politik dan kajian yang komprehensif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu.
Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa PDI Perjuangan berdialog dengan partai-partai lain, termasuk partai nonparlemen yang juga memiliki hak atas eksistensinya.
Hasto Kristiyanto menambahkan bahwa hasil dialog tersebut diharapkan dapat mengerucut pada sebuah kesepakatan bersama terkait besaran ambang batas parlemen tersebut.(wa/ar)