Surabaya (KN) – Surabaya (KN) – Jawa Timur akan terus berkembang menjadi barometer dan generator perekonomian di Indonesia khususnya wilayah Indonesia Timur.Demikian Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam Arahannya Saat Memimpin Apel Pagi Hari Pertama Masuk Kerja 2014 di halaman kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan Surabaya, Kamis (2/1/2014).
Data pada semester pertama 2013 ekspor perdagangan antarpulau Jawa Timur di 24-26 provinsi di Indonesia menjacapai Rp 500 triliun, sedangkan impornya hanya Rp 400 triliun. Dengan begitu ada surplus Rp 90-100 triliun. “Ini sungguh luar biasa, Jawa Timur banyak orang kaya barunya (OKB),” katanya.
Dikatakannya, Jawa Timur telah menjadi generator perekonomian, sehingga tim ekonomi memprediksi pada 2017 Jawa Timur akan menguasai 50 persen pasar Indonesia. Agar hal tersebut tercapai, Jatim akan memperbanyak dan memperkuat perwakilan dagang di Provinsi lain, termasuk memperkuat UMKM dan Jamkrida.
Menurut orang nomor satu di Pemprov Jatim ini, pada 2013 Jawa Timur telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang cukup baik di berbagai bidang, mulai dari politik, hukum, sosial budaya, pertahanan kemanan dan perekoniomian. Di bidang politik ada sedikit gangguan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di Probolinggo karena ada sedikit emosi antara pendukung calon kepala derah. Tetapi secara umum kondisi politik di Jawa Timur cukup baik sehingga kekuatan sosial politik tidak menojolkan kelompoknya sendiri-sendiri. “Jawa Timur memang banyak partai tetapi yang paling kuat adalah partai Jawa Timur yang mementingkan Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.
Di bidang hukum Jawa Timur, kata Gubernur, secara umum lebih bagus karena tidak pernah mendengar ada target tentang penegakan hukum yang bersifat penindakan tetapi targetnya bersifat preventif. Negara yang maju itu banyak penegakan hukum promotif dan preventif dari pada permasalahan penindakan hukum. Semakin banyak peraturan semakin tidak adanya tentang kepastian hukum. Maka di Jawa Timur targetnya bukan banyaknya Perda yang dibuat melainkan sejauh mana Perda itu melibatkan stakeholder dalam proses keputusan. (yo)
Foto : Gubernur Soekarwo