Surabaya (KN)- Gubernur Jatim Soekarwo saat menghadiri Musywil VI PPP di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Senin (7/2) mengatakan, untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Jatim, tahun ini ada 4 program pemerintah yang perlu mendapat dukungan dari para ulama.
Dalam kesempatan itu, Gubernur mengajak ulama untuk menangani berbagai persoalan utama di masyarakat. Persolan utama tersebut mengenai penanganan wanita tuna susila (WTS), anjal, pendidikan pesantren dan menurunkan angka kemiskinan.
”Saya berharap para kiyai dapat mendukung program pembangunan Jatim, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang program-program yang sudah dibentuk oleh pemerintah.” Katanya
Gubernur mengatakan, saat ini Pemprov Jatim memberikan perhatian serius terhadap penanganan WTS, karena menurut data, gencarnya program pemerintah untuk menyadarkan para WTS ini sudah banyak menghabiskan dana. “Ulama dapat membantu pemerintah untuk memberikan ceramah dan pemahaman agama kepada para WTS, supaya mereka sadar, dan bersedia kembali menjalani hidup normal,“ tandasnya.
Selain PSK, Pemerintah Provinsi juga memberikan perhatian terhadap gepeng dan anak jalanan. Tahun ini saja sudah ada sekitar 2.500 orang yang diberikan modal dan pelatihan kerja. Dengan diberikan modal ini, supaya mereka dapat tumbuh kesadaran untuk pindah dari jalanan. “Mungkin bisa dilihat, kalau di Surabaya, Sidoarjo atau Malang sudah jarang ditemui anjal, tetapi di daerah lain seperti Kediri, Jember maupun Madiun anjal ini masih banyak yang belum mendapat perhatian.”Ujarnya.
Lebih lanjut Soekarwo mengatakan, untuk program pengembangan pesantren dan islam, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 409 miliar untuk memberikan beasiwa pendidikan dengan menyekolahkan 5.250 ustadz dan ustadzah pada sekolah aliyah,stanawiyah maupun diniyah.
”Ustadz dan ustadzah yang disekolahkan ini datanya semakin bertambah, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pondok pesantren. Karena saya merasa ada ketidak adilan perhatian antara pendidikan umum dan pendidikan agama,” terangnya.
Untuk itu, Gubernur berharap kepada Menteri Agama supaya mengajukan kepada pemerintah pusat agar sekolah madarasah dimasukkan dalam program pembangunan pendidikan nasional.
Dia menambahkan, program pembanguann yang juga menjadi perhatian serius yaitu mengenai penurunan angka kemiskinan. Saat ini ada 493.004 rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang sudah dibina oleh pemerintah dengan dianggarkan dana sebesar Rp 1,2 trilyun sampai tahun 2013.
Dana sebesar itu akan dibagikan sebagai modal usaha sebesar Rp 2,5 sampai Rp 3 juta per keluarga. ”Dengan modal awal yang diberikan pemprov, agar masyarakat ini mempunyai inisiatif untuk berwiraswasta, yang ingin buka tambal ban atau pelihara lele, saya kira cukup dengan uang 3 juta, dan tentunya usaha sampingan kalau bisa tidak mengganggu pekerjaan utama para keluarga miskin,” katanya.
Selain itu, program-program pemprov yang perlu mendapat dukungan dari semua pihak termasuk para ulama ini, dalam upaya untuk menjalankan amanat undang-undang dasar 45 pasal 34. Komitmen tersebut direalisasikan pemprov dengan mengalokasikan sebesar 70 % dari APBD Jatim.(mus).