Surabaya (KN) – Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo menyatakan kesiapannya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35.000 Mega Watt (MW) di seluruh Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo.Dukungan itu disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 35.000 MW di Pullman Hotel Surabaya, kamis (9/7/2015).
Pakde Karwo mengatakan, kebijakan pemerintah pusat yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5-6 persen per tahun memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, khususnya infrastruktur ketenagalistrikan. Pasalnya, infrastruktur tersebut merupakan fasilitas publik yang mendasar bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas perekonomian sehari-hari.
“Karena itu, saya mendukung sepenuhnya proyek percepatan pembangunan infrastruktur listrik 35.000 MW ini. Kehadiran listrik akan mendatangkan berbagai dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Kami menghimbau rekan-rekan pemda untuk mendukung program ini dengan mempermudah perizinan di wilayahnya” ujarnya.
Guna mendukung realisasi percepatan proyek tersebut, Pakde Karwo menjamin empat hal bagi investor. Yakni proses perijinan yang cepat, ketersediaan listrik (power plant), keharmonisan antara pengusaha dan buruh, dan ketersediaan lahan. “Ini jaminan dari kami untuk mendukung proyek pembangunan ketenagalistrikan” ujarnya.
Masih menurut Pakde Karwo, rasio elektrifikasi di Jatim mencapai 83,6%. Artinya, hampir semua wilayah Jatim sudah teraliri listrik, namun di beberapa tempat rasionya sangat rendah, khususnya di Pulau Madura yang rasionya hanya 50%. Bahkan, di wilayah Madura kepulauan rasionya dibawah 40%.
“Rasio yang paling tinggi adalah 116,29 persen di Surabaya, artinya satu rumah bisa punya 2 ID pelanggan. Sedangkan rasio yang terendah ada di Sampang yang hanya 41,88 persen. Sedangkan rasio elektrifikasi di Pulau Madura sangat rendah, hanya 40 persen. Kami sudah siapkan anggaran untuk membantu pembangunan infrastruktur kelistrikan di Jatim, khususnya di Madura agar rasio elektrifikasi bisa meningkat” lanjutnya.
Untuk kapasitas pembangkit listrik, di Jatim tersedia sebesar 8.860 MW dan pada beban puncak mencapai 4.995 MW. Dari jumlah tersebut, sebesar 2.332 MW didistribusikan ke Jateng, Jabar, dan DKI Jakarta, dan sebesar 334 MW didistribusikan ke Bali sehingga Jatim masih surplus 1.199 MW.
Lebih jauh Pakde Karwo mengungkapkan, salah satu ganjalan dalam mewujudkan proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan adalah permasalahan Tanah Kas Desa (TKD), khususnya TKD yang dimanfaatkan untuk pembangunan jalan tol. Padahal, jalan tol akan membantu memperlancar transportasi proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
“Saya mengusulkan agar TKD bisa diganti dengan uang, yang kemudian disimpan di Kas Desa. Itu semua menjadi wewenang Menteri Dalam Negeri. Karena itu, harus ada pertemuan antara Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, BPN dan Kantor Perbendaharaan untuk membahas TKD. Permasalahan TKD ini harus diselesaikan secara komprehensif tidak secara parsial” usulnya.
Menanggapi persoalan TKD yang disampaikan Pakde Karwo, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Agung Mulyana mengatakan, bila TKD digunakan untuk jalan tol, maka terdapat dua solusi.
Pertama, setelah TKD berhasil dibebaskan, kemudian warga desa meminta tanah pengganti tersebut berada di wilayah desanya, maka Gubernur memiliki wewenang sepenuhnya untuk menentukan harga lahannya. Solusi kedua, bila tanah pengganti yang diminta warga desa berada diluar wilayah desa, maka hal tersebut menjadi wewenang Mendagri.
Pada kesempatan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, Program ketenagalistrkan 35.000 MW mencakup pembangunan 109 pembangkit, masing-masing terdiri dari 35 proyek oleh PLN (berkapasitas total 10.681 MW) dan 74 proyek oleh swasta atau independent power producer/IPP (berkapasitas total 25.904 MW).
Seluruh daftar program 35.000 MW ini sudah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN yang ditetapkan melalui Kepmen ESDM 74K/21/MEM/2015.
Untuk memastikan proyek-proyek IPP dan juga PLN berjalan dengan lancar, Kementerian ESDM membentuk Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional atau UP3KN. Unit yang dipimpin oleh Nur Pamudji ini bertugas memfasilitasi IPP agar bisa mendapatkan bantuan penyelesaian terhadap isu-isu yang menghambat.
Sementara itu, Nur Pamudji, Kepala UP3KN mengatakan, permasalahan utama yang dihadapi dalam merealisasikan proyek pembangunan ketenagalistrikan 35.000 MW adalah perijinan di tingkat Pemda, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
“Untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan, kita butuh rekomendasi ijin dari Pemda, seperti Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Namun masih banyak pemda yang belum menerbitkan ijin tersebut meskipun permohonannya sudah dikirimkan sejak lama” katanya.
Ia mencontohkan, di salah satu provinsi di Sumatera, pihaknya sudah mengirimkan permohonan IPPKH sejak 6 April 2012. Hingga sekarang, ijin tersebut belum mendapatkan jawaban. “Artinya, sudah 40 bulan ijin tersebut belum keluar, ada juga yang 30 bulan keluar ijinnya. Ini jadi pelajaran bagi kita, bahwa kerjasama dan interaksi yang terjadi belum tentu menghasilkan keluarnya ijin yang cepat” lanjutnya.
Dirjen Ketenagalistirkan Kementrian ESDM, Jarman, mengatakan, Rakor dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti proyek percepatan ketenagalistrikan 35.000 MW yang telah diluncurkan oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo pada 4 mei 2015 di Bantul, DIY.
“
Dalam rakor ini kami berharap para Gubernur dan bupati/walikota untuk menyatakan komitmen bersama dengan menandatangani kesepakatan penetapan target waktu terkait IPPKH dan IMB di wilayah masing-masing, sehingga proyek kelistrikan dapat berjalan on time dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat” ujarnya.
Hadir pada kesempatan itu, Mendagri, Tjahjo Kumolo, Plt Gub Riau, Arsyadjuliandi Rachman, para bupati dan walikota, para pejabat eselon I dari kementerian dan lembaga dengan proyek-proyek kelistrikan di wilayahnya, Direksi PT PLN, dan rekan-rekan media.
Diakhir acara, dilaksanakan pula penandatanganan dukungan dalam mewujudkan nawacita Presiden RI terkait dengan kedaulatan energi oleh Mendagri, Menteri ESDM, Gubernur Jatim, Plt Gubernur Riau, serta perwakilan dari provinsi dan kab/kota yang hadir pada kesempatan itu. (red/hms)