Surabaya (KN) – Belum dioperasikannya gedung Gedung Kesenian Surabaya (GKS), yang dibangun tiga tahap dengan dana APBD Surabaya belasan miliar itu mendapat sorotan tajam anggota Komisi C DPRD Surabaya. Komisi yang membidangi pembangunan ini meminta agar gedung yang terletak di Jl Yos Sudarso itu segera difungsikan sebagaimana mestinya.
Salah satu anggota Komisi C Adi Sutarwijono menyatakan, konsep awal pembangunan GKS adalah memberikan tempat kesenian bagi para seniman Surabaya dan juga mendekatkan kesenian pada masyarakat. “Kalau tidak dipakai seperti ini, keberadaan GKS menjadi muspro (sia-sia, red),” kata Adi Sutarwijono, Selasa (18/9/2013).
Menurut Adi, tujuan dibangunya GKS adalah untuk pementasan kesenian baik oleh seniman Surabaya maupun dari luar. Dan juga memberikan hiburan masyarakat. Sayangnya hingga kini belum dimaksimalkan. Bahkan berdasarkan catatan yang ia miliki, gedung tersebut baru sekali digunakan pasca direnovasi.“Kalau alasan pemkot belum dioperarsikannya GKS lantaran belum ada peraturan soal tarif sewa, itu tidak masuk akal,” tandasnya.
Menurutnya, meski belum diatur dalam perda mestinya operasional gedung kesenian Surabaya bisa menggunakan Peraturan Walikota (Perwali). Sementara guna mengisi kekosongan aktifitas, lanjutnya, ia menyarankan supaya GKS bisa dimanfaatkan dengan menggelar pementasan kesenian terutama yang gratis. Sebab, beberapa event kesenian yang notabane gratis, saat ini malah digelar ditempat lain.
“Yang penting adanya kebijakan yang jelas sehingga gedung kesenian ini memiliki nilai tambah. Sekarang daripada menyewa tempat lain ketika ada event kesenian, kan lebih baik memanfaatkan yang ada,” tegas Awi, sapaan Adi Sutarwijono.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dibudpar) Kota Surabaya, Wiwiek Widayati menyatakan, pihaknya tidak memiliki niat untuk menahan pengoperasionalan bangunan GKS. Namun, GKS sendiri baru bisa dioperasionalkan setelah pembahasan soal tarif sewa GKS tuntas dan disahkan DPRD Surabaya.
“Kami saat ini sedang membahas soal penentuan besaran tarif sewanya. Di sana ada hall atau tempat pertunjukan dan lorong untuk pameran, yang sudah tentu tarif sewanya berbeda-beda dan diatur dalam perda. Jadi gedung itu belum bisa disewakan untuk umum,” tegasnya.
Nantinya, kata dia, meski disewakan ke umum, namun kegiatan yang diperbolehkan di sana tetap bernuansa kesenian atau budaya. “Jika digunakan untuk mantenan atau acara hajatan lain tentu tidak boleh karena memang untuk khusus kegiatan kesenian saja,” ujarnya.
Disinggung soal besaran tarif yang diinginkan pemkot, Wiwiek belum bisa memastikan. Menurutnya, masalah tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan. Meski demikian, ia mengaku jika semua usulan soal besaran tarif akan ia akomodir. “Saya harap sabar dulu, doakan saja tahun depan sudah dipat difungsikan,” harapnya.
Terpisah, salah satu seniman Surabaya, Taufik Monyong juga mengaku heran dengan larangan penggunaan GKS. Oleh karena itu, ia meminta agar seniman di Surabaya tidak disalahkan jika kemudian hari menggelar berbagai pertunjukan kesenian di Surabaya nantinya digelar di jalan maupun trotoar. “GKS sudah lama tidak ada aktifitas. Bahkan ketika saya mengajukan permohonan tempat untuk acara Jula Juli rock juga ditolak,” sesal Taufik Monyong.
Tidak hanya itu, seniman yang terkenal dengan gayanya yang eksentrik ini juga meminta agar ada kualifikasi harga bagi seniman yang ingin memakai gedung kesenian surabaya. Bahkan ia juga meminta supaya pagar pembatas dengan gedung DPRD Surabaya dibuka.
“Harus ada pembedaan antara yang bertarif di dalam gedung maupun yang ada di luar atau halaman, trotoar atau tempat bermain. Bila perlu pagar pembatas yang ada dibuka saja, agar masyarakat bisa leluasa melihat pertunjukan seni di GKS,” saran taufik Monyong.(anto)
Foto : Gedung Kesenian Surabaya di Jl Yos Sudarso