KORAN NUSANTARA
indeks Surabaya

DPRD Surabaya Beri Dukungan Pemkot Untuk Kelola KBS

Surabaya (KN) – DPRD Surabaya memberi dukungan Pemerintah Kota Surabaya untuk mengelola Kebun Binatang Surabaya (KBS). Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintah DPRD Surabaya menyatakan apresiasinya terhadap pengelolaan Kebun Binatang Surabaya, diantaranya melalui upaya agar satwa yang mati di kebun binatang ini bisa ditekan.Upaya yang akan dilakukan Komisi A itu adalah mengundang sejumlah pihak, diantaranya jajaran Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Tim Pengelolaan Sementara (TPS) KBS dan pihak terkait lainnya, untuk membicarakan masa depan KBS.

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Erick Reginal Tahalele menyatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya siap memfasilitasi pertemuan antara Pemkot dengan TPS KBS untuk membahas masa depan KBS.

Erick menjelaskan, Kematian satwa di KBS selama ini diakibatkan pengelolaan KBS yang kurang maksimal atau masih dilakukan dengan cara lama. Selain itu, banyak fasilitas berupa kandang di KBS yang sudah selayaknya diganti karena usianya sudah tua, dan kondisi kandang yang tidak sesuai dengan jumlah satwa yang ada. Begitu juga dengan pakan satwa yang dinilai kurang higienis, sehingga menyebabkan satwa kurang sehat dan cenderung rawan terkena penyakit.

Erick juga menambahkan, Komisi A DPRD Surabaya akan mengundang sejumlah pihak, khususnya TPS KBS dan Pemkot.

Menurut Erick, banyaknya persoalan di KBS mulai dari konflik kepengurusan sebelumnya hingga merembet kepada persoalan kesehatan satwa yang berujung dengan banyaknya satwa yang mati, perlu adanya campur tangan dari semua pihak baik pemerintah maupun pihak-pihak terkait.

Jika Pemkot Surabaya berkenan mengelola KBS, lanjut dia, maka pihaknya meminta pemkot menunjukkan konsep kepada DPRD agar bisa dipadukan dengan konsep pengelolaan yang dibuat TPS.

“Kami berharap pertemuan pemkot dan TPS bisa menemukan titik temu untuk kebaikan KBS mendatang,” terangnya.

Erick mengatakan, Kementerian Kehutanan sudah memberi peringatan kepada Pemkot Surabaya, jika tidak ada upaya yang jelas terkait masa depan KBS, maka kementerian setempat akan menarik satwa tersebut untuk dipindahkan ke tempat lain.

“Jika ini tidak segera ditindaklanjuti Pemkot, maka KBS akan tinggal sejarah. Apalagi untuk mendatangkan hewan baru tidak mudah,” ujarnya. Untuk itu, lanjut dia, walikota tidak perlu menunda lagi untuk segera bertemu dengan TPS KBS.

“DPRD siap menjembatani itu. Kami berharap ketua komisi A untuk mengaagendakan pertemuan pihak Pemkot dengan TPS untuk memaparkan konsepnya masing-masing,” ujarnya.

Adapun pengelolaan KBS dipegang TPS saat ini, lanjut dia, lebih baik dari sebelumnya. Waktu serah terima pengelolaan KBS kepada TPS pada Februari 2010, uang kas yang ada hanya Rp84 juta, namun saat ini mencapai Rp3 miliar lebih.

“Saya pikir ini perkembangan yang baik, kenapa kita tidak mengajak bicara mereka,” ujarnya.

Sementara, hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Surabaya Armudji bahwa pengelolaan KBS harus dibicarakan bersama-sama. “Itu perlu dilakukan agar KBS yang merupakan kebanggaan warga Surabaya itu tidak hilang. Kami akan mengagendakan pertemuan itu,” katanya.

Sebelumnya, Ketua TPS KBS Toni Semampau mengatakan, satwa di KBS terancam akan punah jika menurunnya kondisi kesehatan satwa yang ada saat ini tidak segera dicarikan solusi. “Dalam rentang waktu tiga hingga lima tahun ke depan, satwa koleksi KBS terancam punah lantaran banyak satwa yang terancam mati karena kondisi kebun binatang yang mengenaskan,” katanya.

Menurut dia, tanda-tanda kematian hewan ini sudah dapat diketahui, seperti halnya ada beberapa burung yang kini susah mengepakan sayapnya karena sempitnya kandang. Demikian juga dengan beruang yang sekarang terkena kanker kulit, lalu jerapah yang hidup sendirian dengan kondisi kakinya kurang sehat, serta ada harimau yang lumpuh.

“Persoalan itu muncul terkait dengan kondisi kandang yang mengenaskan dan satwanya mengalami kelebihan. Tentu perlu pembangunan kebun binatang yang menyeluruh. Kami sudah pernah berhitung pembangunan itu akan menelan anggaran sekitar Rp90 miliar,” ujarnya. (anto/Adv)

 

Foto : Erick Reginal Tahalele

Related posts

Jumlah Penderita Gangguan Refraksi Mata di Surabaya Mengalami Penurunan Signifikan

kornus

Diduga Ilegal, Bakamla RI Tangkap Kapal yang Diduga Melakukan Ilegal BBM di Perairan Tanjung Priok

kornus

Demo Buruh Kepung Monas dan Istana Negara

redaksi