Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono ditemui wartawan seusai rapat paripurna di DPRD Jatim, Rabu (13/5/2026).
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menyatakan seluruh fraksi di DPRD Jatim telah menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jawa Timur, pada Rabu (13/5/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim), Adhy Karyono, mengatakan mayoritas fraksi menyetujui laporan tersebut meski tetap memberikan sejumlah catatan evaluasi.
“Jadi kalau hari ini sudah putus ya, kita sudah menerima mereka, seluruh fraksi sudah menerima laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2025 dan hampir semua fraksi menyatakan sepakat, setuju,” ujar Adhy Karyono usai rapat paripurna.
Menurutnya, beberapa catatan yang disampaikan fraksi DPRD akan segera ditindaklanjuti, terutama yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim.
“Ada beberapa catatan sedikit yang harus kita tindak lanjuti kalau memang itu kewenangan dari provinsi dan memungkinkan, tentu akan kita lakukan langkah-langkah perbaikan,” kata Adhy Karyono kepeda wartawan usai rapat paripurna di DPRD Jatim.
Ia menegaskan, evaluasi tersebut menjadi bahan pembenahan agar kinerja pemerintah daerah pada tahun berikutnya semakin baik.
“Kemudian perbaikan yang memang akhirnya membuat tahun depan kita lebih baik lagi,” ucapnya.
Adhy juga menyinggung sejumlah indikator pembangunan Jawa Timur yang dinilai tetap positif dibandingkan capaian nasional, meski terdapat beberapa target yang mengalami penurunan di tingkat provinsi.
“Tapi tadi target-target yang disampaikan juga walaupun secara provinsi berkurang, tapi kalau kita bandingkan dengan secara nasional, ada yang justru sebetulnya seperti stunting tadi kan terendah, sudah terendah kedua (se-Indonesia),” jelasnya.
Terkait tingginya angka kemiskinan di wilayah Madura, Adhy Karyono menyebut persoalan tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi dan pihak terkait lainnya.
“Ya paling disparitasnya seperti itu, tentu tanggung jawab kita bersama, bukan hanya provinsi,” katanya.
Ia menegaskan, secara umum capaian indikator dalam LKPJ 2025 mencapai 98 persen. Sementara untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), menurutnya masih dalam proses penilaian dari pemerintah pusat.
“Kalaupun ada (indikator) LH, itu ada suratnya dari Dirjen LH bahwa masih proses penetapan penilaian. Jadi belum tentu itu juga tidak tercapai. Jadi prinsipnya lebih bagus dari tahun kemarin pertanggungjawaban kita sudah 98 persen,” pungkasnya. (KN01)