Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, SW Nugroho saat melaksanakan Reses di Desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Selasa (31/5/2022).
Mojokerto (MediaKoranNusantara.com) – Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Dapil X (Kabupaten/Kota Mojokerto dan Jombang) SW Nugroho menjaring aspirasi masyarakat dalam kegiatan Reses Tahap II tahun 2022.
Persoalan banjir hingga kemacetan jalan yang dikeluhkan oleh warga, menjadi atensi dan catatan khusus SW Nugroho saat melaksanakan Reses di Desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Selasa (31/5/2022) sore.
Anggota DPRD Jatim, SW Nugroho menyebutkan, problem pertama yang dikeluhkan oleh warga adalah terkait dengan banjir. Persoalan itu diakui warga tidak segera diatasi oleh pemerintah hingga berpuluh-puluh tahun.
“Itu biasanya soal kewenangan. Ketika mengadu ke kabupaten, katanya kewenangan provinsi. Ketika mengadu provinsi, katanya kewenangan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai). Karena memang ada potongan kewenangan sehingga itu tidak segera terealisasi,” kata SW Nugroho ditemui usai kegiatan reses.
Oleh sebabnya, SW Nugroho menyatakan, pihaknya di Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim melakukan kolaborasi. Sehingga apa yang nanti bisa disupport melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim itu akan diperjuangkannya melalui fraksi.
“Kalau kemudian itu tidak mungkin diatasi oleh provinsi, maka kemudian saya mengajak, misal ada 10 kepala desa terdampak (banjir) kita bareng-bareng ke kawan-kawan komisi yang membidangi infrastruktur itu. Karena sebetulnya peluang (penanganan banjir) itu sangat mungkin,” jelasnya.
SW Nugroho memastikan akan mengawal keluhan warga soal banjir itu hingga tuntas. Akan tetapi, persoalan banjir tentu tidak bisa diselesaikan dengan sekejap namun secara bertahap.
“Tentu itu tidak diatas dengan sekejap. Anggaran negara pun dalam kondisi untuk pemulihan ekonomi dan sebagainya tentu tidak bisa kemudian langsung selesai. Paling tidak ada program multiyear yang pada akhirnya bisa menyelesaikan persoalan itu,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menerangkan, bahwa persoalan banjir yang dikeluhkan warga, salah satu sumbernya berasal dari bangunan industri atau pabrik. Dia berpendapat, seharusnya CSR perusahaan juga bisa dimanfaatkan untuk membantu dalam mengatasi persoalan banjir.
“Namun yang paling penting bupati atau kepala daerah itu membuat proposal tentang itu (penanganan banjir) ke pusat, saya kira bisa diperjuangkan,” tegasnya.
Selain persoalan banjir, masalah kemacetan jalan di kawasan Mojosari, Mojokerto juga menjadi atensi khusus SW Nugroho dalam reses kali ini.
Dia menyebutkan, sebetulnya sudah ada proses studi kelayakan untuk pembangunan jalan tol. Rencana pembangunan itu, dikatakannya untuk mengatasi overload jalan tol Gempol-Surabaya dan Gresik-Surabaya.
“Jadi misalkan truk-truk dari Gresik mau ke Nganjuk, tidak perlu lewat Surabaya, langsung. Yang sini pun, kalau pabrik-pabrik dari Pasuruan-Probolinggo, nantinya langsung ke Gresik-Krian juga tidak perlu lewat tol Sidoarjo,” tandasnya. (KN01)