Banyuwangi ,mediakorannusantara.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menempelkan laporan data para penerima bantuan sosial bagi warga miskin terdampak COVID-19 di tempat ibadah, selain juga sebelumnya sudah ditempel di kantor kecamatan dan desa untuk menjamin transparansi.
“Kami terus memperluas tempat-tempat yang memasang laporan data penerima bansos. Selain di kantor kecamatan dan desa, juga pasang di sejumlah tempat ibadah,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Kamis.14/5
Menurut ia, tempat ibadah dipilih untuk memperluas akses masyarakat mengetahui data penerima bansos itu, di antaranya di Masjid Agung Baiturrahman Kota Banyuwangi, Masjid Besar Baiturrahman Genteng, Masjid KH Ahmad Dahlan, Klenteng Hoo Tong Bio, Gereja Kristen Jawi Wetan, dan sejumlah tempat ibadah lainnya.
Bupati Anas mengatakan, transparansi juga berguna untuk meredam keresahan masyarakat, mengingat berbagai bantuan yang ada penyalurannya tidak serentak sehingga terkadang menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian masyarakat yang merasa tidak mendapat bantuan.Padahal, kata Anas, mereka belum gilirannya untuk menerima bansos.
“Masyarakat bisa tahu, ia dapat bantuan atau tidak. Bantuan apa yang bisa didapatkannya, kapan jadwalnya dan seterusnya, sehingga tidak timbul keresahan yang sampai diumbar ke media sosial,” tuturnya.
Azwar Anas menegaskan bahwa upaya untuk memublikasikan data penerima bansos itu merupakan bagian untuk memaksimalkan program pelaporan secara daring.
Masyarakat dapat mengecek data para penerima bantuan sekaligus melaporkannya melalui website dengan berbasis nomor induk kependudukan atau NIK.”Karena tidak semua orang bisa mengakses secara daring, maka kita juga memaksimalkannya dengan cara-cara manual seperti ini,” ujarnya.
Dengan pemasangan laporan data penerima bansos, lanjut Anas, jika ada warga yang tahu bahwa tetangga atau saudaranya yang seharusnya masuk data tetapi belum mendapatkan, bisa langsung melaporkan.
Data yang dipasang tersebut meliputi penerima bantuan dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten, dan semuanya berbasis nama, alamat, sehingga bisa langsung diverifikasi.
Di masing-masing tempat pengumuman juga dilengkapi dengan kontak person untuk pelaporan dan masyarakat bisa menelpon secara langsung ataupun datang ke kantor lurah atau kecamatan. (an/wan)