KORAN NUSANTARA
indeks Nasional

BK DPR Rekomendasikan Barang Impor Di Ruang Banggar Diganti Produk Lokal

Jakarta (KN) – Setelah proyek renovasi gedung Banggar DPR menimbulkan kotraversi, Badan Kehormatan DPR merekomendasikan perlengkapan yang mewah dan impor untuk diganti dengan produk lokal yang berkualitas dan lebih murah.Ini berdasarkan hasil pertemuan antara Badan Kehormatan DPR dengan tiga perusahaan pemenang tender proyek renovasi ruangan Badan Anggaran tersebut. Dalam pertemuan itu menghasilkan rekomendasi penggantian barang-barang yang dianggap terlalu mahal. Malah dalam satu hingga dua hari ke depan, hasil rekomendasi BK itu segera bisa dilaksanakan.

“Kita telah melakukan pendalaman, lalu BK merekomendasikan untuk diganti perlengkapan yang mewah dan impor itu dengan produk lokal yang berkualitas dan lebih murah. Untuk melaksanakannya, tiga perusahaan itu akan berkonsultasi dengan Sekretariat Jenderal,” kata Ketua BK Muhammad Prakosa di gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/1).

Adapun hal-hal yang direkomendasikan BK adalah soal pergantian kursi yang anggarannya mencapai Rp 4 miliar lebih. Lalu, ada layar besar seukuran 2×2 meter (LED) yang mencapai Rp 1,3 miliar. Kemudian, karpet yang rencananya diimpor dari Amerika Serikat. “Semua itu kita minta ganti dengan produksi dalam negeri dengan harga yang lebih murah,” kata Prakosa.

Prakosa merinci, dari anggaran renovasi ruangan Banggar tersebut ada anggaran sebesar Rp 13,4 miliar di luar dari kebiasaan atau standar DPR. Oleh karenanya, itulah yang perlu diganti. Lebih lanjut Prakosa menerangkan, dari laporan para konsultan itu didapatkan informasi bahwa segala pernak-pernik renovasi sudah dibicarakan dengan anggota Dewan.

Namun permintaan tersebut, tambah Prakosa, asalnya dari pejabat pembuat komitmen. Siapakah itu? Orang tersebut, tak lain dan tak bukan Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR, Soemirat. (red)

Related posts

Pemkot Semakin Masif Fasilitasi Pemasaran UMKM di Kota Surabaya

kornus

Presiden Jokowi Hadiri KTT Asean di Singapura

redaksi

Pengamat minta Pertamina Kaji Ulang Rencana IPO Anak Usaha Hulu