Surabaya (KN) – Belum dilunasinya hutang Jamkesda non kuota di RSUD Dr Soetomo oleh Pemkot Surabaya, menimbulkan masalah baru. Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono, menuding bahwa Risma Walikota yang diusung PDIP itu telah mengingkari janji partai saat kampanye dan menabrak UUD, karena dampaknya akan mengurangi kepercayaan publik terhadap Pemkot dan PDIP sebagai partai pengusungnya.Persoalan yang menyangkut Jamkesda non kuota ini ternyata menyimpan masalah yang rumit, karena Pemkot masih terus berkelit bahwa untuk melaukan pembayaran pelunasan hutang di RSUD dr Soetomo harus memverifikasi tagihan yang diterimanya.
Mendengar kabar ini, anggota dewan dari PDIP yang juga Sekretaris FPDIP DPRD Surabaya spontan terhenyak dari tempat duduknya karena alasan yang dikemukakan Pemkot dianggap sangat tidak masuk akal. “Kalau Pemkot belum bisa melunasi hanya karena soal verifikasi, itu alasan yang tidak masuk akal, Dinkes harusnya mempunyai team verifikasi yang handal, jangan malah menyalahkan RT, RW atau Kelurahan, mereka itu hanya membantu,” tegas Baktiono, di ruang Komisi B, Rabu (21/12).
dengan nada berang, Baktiono mengatakan bahwa penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya dengan berbagai alasan itu justru akan menurunkan kepercayaan publik. “Untuk apa Pemkot mengolor-ngolor pembayaran hutangnya, Pemkot itu masih punya banyak uang untuk bisa menanggulangi itu, itukan bukan uangnya Walikota atau siapapun, jadi mestinya harus segera dibayarkan meski harus menggeser pos lainnya, agar bisa memulihkan kredibilitas Pemkot terhadap rumah sakit rujukan dan kepercayaan publik” ucapnya.
Baktiono menjelaskan, dewan memang hanya menganggarkan 20 miliar, tapi itu tidak ada masalah, bahkan Dinkespun setelah di tanya dewan beberapa kali menyatakan sudah cukup.
“Apa yang dilakukan Risma saat ini mengingkari janji-janji partai pengusung saat kampanye buat dia, karena janji kami melalui Cawali dan Cawawali yang saat ini terpilih adalah mengurangi beban masyarakat dengan tanpa memandang status sosialnya, jangan-jangan pembayaran sebagian sebesar 34 miliar yang dilakukan beberapa hari lalu ke RSUD dr Soetomo itu karena partai kami telah menegur Risma dengan keras yang tembusannya ke DPP. Jika Walikota tetap tidak segera membayar hutangnya, berarti dia tidak menjalankan amanat UUD, jelas ini berbahaya, kami ini akan memasuki program baru, makanya cepat dan segera dilunasi karena dananya ada” tandasnya. (anto)
Foto : Baktiono, Ketua Komisi D DPRD Surabaya