Bakamla RI bersama Satgas TNI gagalkan pengiriman Calon Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural.
Nunukan (mediakorannusantara.com) – Kolaborasi Tim Bakamla RI dan Satgas TNI kembali membuahkan hasil signifikan dalam menjaga keamanan laut dan mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sebanyak 25 Calon Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural (CPMI-NP) berhasil diamankan dari upaya pengiriman ilegal menuju Tawau, Malaysia, melalui Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (15/5/2025).
Penggagalan dilakukan pada Kamis dini hari, 15 Mei 2025 pukul 04.30 WITA, saat Tim Gabungan Bakamla RI dan Satgas TNI melakukan pemeriksaan terhadap KM Bukit Siguntang yang datang dari Tarakan. Dari hasil pemeriksaan, teridentifikasi 17 CPMI-NP (12 laki-laki, 5 perempuan). Selain itu, terdapat delapan orang lainnya (2 laki-laki, 6 perempuan) yang sempat melarikan diri saat hendak dibawa ke BP3MI, namun identitas mereka berhasil dipegang Tim Gabungan melalui dokumen KTP.
Komandan KN Gajah Laut–404, Letkol Bakamla Agus Tri Haryanto, memimpin langsung pengawalan para CPMI-NP yang mayoritas berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) menuju Kantor BP3MI Nunukan sekitar pukul 05.20 WITA. Para CPMI-NP ini selanjutnya menjalani proses verifikasi dan pendataan resmi di bawah koordinasi BP3MI.
Upaya ini merupakan hasil kerja senyap tim gabungan yang telah onboard secara diam-diam di KM Bukit Siguntang sejak Rabu sore, 14 Mei 2025 pukul 18.00 WITA. Hingga proses serah terima, Tim Bakamla RI dan Satgas TNI terus mengawal jalannya penanganan kasus secara intensif.
Dengan adanya Kop Des Merah Putih, desa-desa diharapkan dapat memiliki lembaga keuangan yang lebih memahami kebutuhan lokal, sehingga skema pembiayaan dapat lebih disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat desa.
Namun, dalam praktiknya, koperasi sering menghadapi tantangan dalam hal manajemen keuangan, transparansi, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana. Banyak koperasi yang mengalami kendala dalam tata kelola keuangan yang baik, sehingga tidak jarang terjadi kasus kredit bermasalah atau bahkan penyalahgunaan dana.
Jika koperasi desa tidak dikelola dengan profesional, maka alokasi anggaran besar yang diberikan pemerintah bisa menjadi sia-sia, bahkan berpotensi menimbulkan skandal keuangan.
Oleh karena itu, pendampingan dan pengawasan dari pemerintah sangat diperlukan agar koperasi desa bisa berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Dibandingkan dengan bank konvensional, koperasi memang memiliki keunggulan dalam hal kedekatan dengan anggotanya.
Namun, dari sisi kapasitas keuangan dan akses terhadap modal besar, bank masih jauh lebih unggul. Oleh karena itu, koperasi desa tidak seharusnya menjadi pesaing bank, melainkan mitra yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem ekonomi mikro yang lebih kuat. (KN01/Bakamla/RI)