Surabaya (KN) – Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas) Kota Surabaya telah menganggarkan dana bantuan politik (banpol) untuk partai politik yang memiliki wakil di DPRD Surabaya.“Pada tahun 2013 ini, Bakesbangpol Linmas menganggarkan sekitar Rp 650 juta untuk parpol yang punya kursi di dewan,” ujar Kepala Bakesbangpol Linmas Surabaya Soemarno, Senin (17/12).
Menurut dia, dibanding tahun-tahun sebelumnya, jumlah dana banpol tidak mengalami kenaikan, karena aturannya memang tak ada kenaikan. Untuk Surabaya ada 10 parpol yang berhak menerima banpol. Sedang dana banpol 2012 sudah diserahkan semua ke parpol.
Bagi parpol yang sudah menerima dana banpol 2012, diharapkan segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan ke Bakesbangpol Linmas Surabaya setelah tahun anggaran 2012 tutup.
“Dana banpol 2012 tersebut sudah diterima oleh semua parpol yang memiliki kursi di DPRD Surabaya. Karena itu, kita beri waktu 1 bulan untuk membuat LPK setelah tahun anggaran 2012 berakhir. Ini sudah kita sampaikan ke parpol-parpol,” tandasnya.
Laporan pertanggungjawaban keuangan ini dinilai Soemarno cukup penting. Karena setelah semua parpol menyerahkan LPJ, akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit BPK biasanya diserahkan ke Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya, kemudian disampaikan kepada semua parpol yang mendapat kursi di dewan.
Setelah itu, parpol baru bisa mengajukan pencairan dana banpol 2013. “Sekitar bulan Pebruari atau April 2013 mendatang, dana banpol 2013 sudah bisa dicairkan,” ungkapnya.
Soal besarnya dana banpol? Soemarno menyatakan semua tergantung jumlah suara yang dimiliki parpol yang duduk di dewan. “Jadi masing-masing parpol tidak sama jumlahnya. Demokrat yang paling tinggi, sedang PKNU dan PPP paling sedikit,” imbuhnya.
10 Parpol Surabaya yang menerima bantuan dana banpol, yakni Partai Demokrat, PDIP, PKS, PKB, Partai Golkar, PDS, Gerindra, PAN, PKNU, PPP. (anto)
Foto Sumarno Kepala Bakesbangpol Linmas Kota Surabaya