Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi PKS, Puguh Wiji Pamungkas.
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, melontarkan kritik tajam terhadap sektor pendidikan dan kesehatan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun 2025.
Ia menilai besarnya alokasi anggaran belum berbanding lurus dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kualitas layanan dasar.
Anggota Fraksi PKS DPRD Jatim ini menyoroti anggaran pendidikan yang mencapai Rp9,4 triliun, namun dinilai tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan IPM.
“Anggaran paling besar Rp9,4 triliun dan ternyata tidak menyumbang terhadap indeks pembangunan manusia. Kenaikan 5,11 persen IPM itu kan ternyata bukan dari situ (pendidikan), tetapi dari derajat kecukupan kesejahteraan diri,” ujar Puguh kepada wartawan di Surabaya, Jumat (10/4/2026).
Puguh menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara besaran anggaran dan dampak yang dihasilkan. Dalam laporan LKPJ Gubernur 2025, rata-rata lama sekolah di Jawa Timur juga masih tergolong rendah.
“Nah, ini menurut saya termasuk kalau kita lihat secara detail kan hasil laporan LKPJ itu rata-rata lama sekolah kita itu kan baru 8 tahun belum sampai 12 (tahun), meskipun lama sekolahnya 13 tahun. Tetapi rata-rata sekolahnya itu setara kelas 8 SMP,” katanya.
Menurut Puguh, situasi ini menjadi anomali dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Jawa Timur. “Nah ini menjadi sesuatu yang sangat anomali. Anggarannya paling besar, tetapi tidak kemudian memberikan sumbangsi terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur,” tegasnya.
Ia pun mendorong evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran pendidikan tersebut. “Saya pikir menjadi bagian yang perlu dievaluasi secara mendalam, apakah benar-benar duit Rp9,4 triliun itu sudah cukup tepat sasaran untuk membangun pendidikan di Jawa Timur,” ucapnya.
Puguh juga mengaitkan hal ini dengan visi pembangunan daerah yang menempatkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama. Namun, ia mempertanyakan kontribusi sektor pendidikan terhadap capaian IPM.
“Jadi kenaikan 5,19 persen itu dari standar hidup layak, bukan dari pendidikan. Padahal sebenarnya kan pendidikan itu menjadi sektor yang paling fundamental. Apalagi kan dananya paling tinggi,” katanya.
Selain pendidikan, Puguh turut menyoroti sektor kesehatan yang juga menjadi prioritas anggaran, namun masih menghadapi persoalan serius di lapangan. Ia menyinggung tingginya kasus tuberkulosis (TB) di Jawa Timur yang dinilai belum tertangani optimal.
“Ternyata kasus TB di Jawa Timur itu kan 50 sampai 55 ribu setahun. Itu kan menurut saya masih sangat eskalatif jumlahnya,” ujarnya.
Padahal, menurut dia, sektor kesehatan merupakan salah satu penerima anggaran terbesar kedua di Jawa Timur. Namun demikian, berbagai aspek layanan dinilai masih belum optimal.
“Banyak faktor, salah satunya terkait dengan optimalisasi layanan kesehatan primer, seperti Puskesmas dan klinik yang ternyata mapping datanya itu belum jalan. Termasuk penyebaran obat TB-nya itu juga belum maksimal, screeningnya juga belum maksimal,” pungkas Puguh. (KN01)