Jakarta, mediakorannusantara.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengingatkan bahwa negara hukum sejati tidak diukur dari tumpukan aturan, tetapi dari seberapa besar dampak hukum tersebut dalam menghadirkan ketertiban dan kesejahteraan bagi rakyat.
Saat memberikan kuliah umum di Jakarta pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025, Yusril menilai fokus yang terlalu besar pada jumlah regulasi justru membuat fungsi hukum tidak menyentuh masyarakat secara langsung.
“Banyak aturan tidak menjamin negara hukum. Yang penting, aturan itu membawa ketertiban dan kesejahteraan,” ujar Yusril sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta pada hari Jumat tanggal 10 April 2026.
Dengan kondisi tersebut, Yusril meminta aparatur negara kembali ke esensi di mana hukum harus bekerja secara nyata dan bukan sekadar bertambah secara kuantitas.
Yusril pun menyoroti berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional sejak Januari 2026 sebagai tonggak penting kemandirian hukum di tanah air.
Menurut Yusril, KUHP baru lahir dari berbagai nilai masyarakat Indonesia, mulai dari adat hingga agama, yang secara resmi menggantikan filsafat hukum kolonial.
Yusril juga mengingatkan pentingnya kesamaan persepsi antarinstansi agar tidak muncul ego sektoral dalam penegakan hukum tersebut.
“KUHP ini menggambarkan jati diri hukum kita. Itu sebabnya cara berpikir sektoral harus ditinggalkan,” tutur Yusril.
Adapun kuliah umum tersebut diselenggarakan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di hadapan peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVII serta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXIX.
Menko Kumham Imipas menekankan para calon pemimpin bangsa di Lemhannas harus mampu menjaga kewibawaan negara sekaligus menjunjung martabat manusia, khususnya dalam diplomasi hukum dan penyelesaian berbagai masalah strategis.
Yusril berharap seluruh personel tetap konsisten pada konstitusi demi menghadirkan kepastian hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sementara itu, Sekretaris Utama Lemhannas Panca Putra menyebut kehadiran Yusril sebagai kehormatan besar bagi lembaga yang dikenal sebagai “Kampus Miniatur Indonesia” tersebut.
Panca melaporkan bahwa peserta dalam kuliah umum berasal dari kementerian, TNI, Polri, hingga perwakilan negara sahabat seperti Australia, Kamboja, India, Malaysia, dan Singapura.
Panca berharap paparan Menko Kumham Imipas dapat memperkuat integrasi kebijakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam pelayanan publik di masa depan.(wa/ar)