KORAN NUSANTARA
Headline indeks Jatim

Anggota DPRD Jatim Sesalkan Penghentian Kurikulum 2013

DPRD-JatimSurabaya (KN) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyesalkan dan menolak dengan dihapusnya Kurikulum 2013 oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah (Menbud Dikdasmen) Anies Baswedan.Anggota DPRD Jatim, Badrut Tamam saat di DPRD Jatim, Senin (8/12/2014) mengatakan, kurikulum 2013 ini secara substansi bagus untuk membangun karakter dan kompetensi siswa. “Saya sangat menyesalkan dengan dicabutnya kurikulum 2013, padahal kurikulum 2013 ini bagus untuk siswa dalam membentuk pribadi dan kompetensi siswa sebenarnya,”ujar Badrut Tamam

Menurutnya, kurikulum 2013 yang digagas oleh Muhammad Nuh lebih baik dari kurikulum 2006. Sebab, dalam kurikulum 2013 faktor ujian nasional (Unas) tidak menjadi faktor penentu kelulusan siswa. Faktor prestasi dan perilaku keseharian juga dinilai, sehingga sekolah tak hanya sekedar mengejar nilai atau prestasi akademik. Namun juga sarana pembentukan karakter siswa didik.

Ia justru berharap pendidikan nasionalisme sudah waktunya diajarkan dan ditanamkan kepada siswa didik sejak jenjang sekolah dasar. Hal itu penting agar sekolah menghasilakan sumber daya manusia yang tidak hanya pintar tapi juga berkarakter.

“Kalau semua persoalan bangsa ini dipolitisasi maka bangsa ini bisa kacau. Kalau tiap ganti menteri juga ganti kebijakan. Maka republik ini tak akan bisa maju karena tidak pernah ada program yang berkesinambungan,” ujarnya.

Senada, anggota DPRD Jatim Suli Daim menyatakan menyesalkan dengan dihapusnya sistem kurikulum 2013, dan kembali memberlakukan kurikulum 2006. Pasalnya, kebijakan itu dianggap gegabah karena kurikulum 2013 sudah berjalan selama 3 semester. Sehingga harusnya bila ada kekurangan mestinya pemerintah melakukan perbaikan untuk penyempurnaan, bukannya malah membatalkan.

“Pemerintah jangan menjadikan kurikulum sebagai basis rezim. Soal adanya nuansa politis, Wallahu A’lam Bishawab. Tapi faktanya kurikulum 2013 adalah produk pemerintah SBY. Sementara pembatalannya terjadi di rezim Jokowi,” tuturnya.

Menurutnya, pembatalan kurikulum 2013 itu memboroskan anggaran karena sudah banyak anggaran yang dikeluarkan untuk pelatihan dan pembangunan infra struktur selama kurukulum 2013 dipersiapkan sampai diberlakukan selama 3 semester.

Suli Daim yang juga Wakil komisi E yang membidangi kesra dan pendidikan itu mengungkapkan, pihaknya akan segera memanggil Kadiknas Jatim untuk segera melakukan pengkajian terkait baik buruknya kurikulum 2013 dan kurikulum 2006. Kalau seandainya kurikulum 2013 tenyata dianggap lebih baik. Maka Komisi E akan mendukung penggunaan kurikulum 2013 sebagai metode pengajaran siswa didik di Jawa Timur.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Rasyid Baswedan memutuskan menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013. Penghentian Kurikulum 2013 berlaku di seluruh Indonesia. (rif)

Related posts

Maret 2012 Jatim Mengalami Inflansi 0,08 Persen

kornus

Target Menang Hatrick di Pemilu 2024, PDIP Jatim Mulai Panasi Mesin Politiknya

kornus

Soal Pinjol, Anggota DPR minta Bareskrim-OJK Perlu Koordinasi