Surabaya (KN) – Memasuki musim penghujan, Pemkot Surabaya diminta untuk terus berupaya agar Kota Pahlawan terhindar dari banjir, ini menjadi rekomendasi Komisi C DPRD Surabaya. Terkait hal itu komisi yang membidangi pembangunan ini melakukan sidak di sejumlah rumah pompa, Senin (8/12/2014). Ini dilakukan untuk mengetahui dan melihat langsung kesiapan mesin pompa dan petugas pompa air saat memasuki musim penghujan.
“Kami ingin membuktikan bagaimana kinerja mesin pompa yang ada di rumah-rumah pompa serta petugasnya. Jangan sampai saat hujan deras ternyata rumah pompa tidak berfungsi,” ujar Ketua Komisi C, Syaifuddin Zuhri saat sidak di rumah pompa kawasan Jl Dupak Surabaya.
Kepada petugas jaga rumah pompa, Saiffudin berpesan agar waspada saat musim penghujan. Selain itu juga harus terus memantau kinerja mesin saat tidak dioperasionalkan. “Jadi ketika mesin pompa tidak dipakai tetap dicek. Jangan sampai pas dibutuhkan atau saat hujan, ternyata mesin pompanya ngadat atau tidak berfungsi. Ini khan membahayakan,” tuturnya.
Sedangkan di rumah pompa kawasan Jambangan, para wakil rakyat mengharapkan mesin pompa mampu untuk mengurangi debit genangan air yang terjadi ketika hujan di kawasan tersebut. Dengan begitu pemukiman yang biasanya selama ini tergenang akan bisa lepas dari gangguan genangan air hujan. “Pompa air Jambangan khan dekat dengan Kali Surabaya. Jadi airnya bisa dilimpahkan kesana bila ada banjir di kawasan tersebut,” imbuh Syaifuddin.
Wakil Ketua Komisi C, Camelia Habiba mengatakan bahwa komisinya tidak hanya menyidak kesiapaan rumah pompa. Namun juga melihat kondisi saluran serta drainase utama serta saluran-saluran sekunder lainnya.
Dipaparkan Camelia, bahwa beberapa saluran tidak berfungsi secara maksimal. Seperti yang ada di kawasan Manyar Kertoarjo. Di kawasan tersebut banyak berdiri tempat kuliner dan hotel.
“Saluran di Jl Manyar Kertoarjo sudah berubah fungsi. Atasnya berubah menjadi tempat parkir. Padahal fungsi saluran yakni menjamin kelancaran aliran air saat musim hujan agar bisa lancar. “Kita akan cek fungsi saluran-saluran tersebut. Apakah betul-betul berfungsi,” tandasnya.
Di tahun 2014, anggaran yang dialokasikan untuk antisipasi banjir yakni untuk posko pengendalian dan penanggulangan banjir sebesar Rp 3,2 miliar. Namun sayangnya hingga akhir tahun ini, anggaran itu hanya terserap sebesar Rp 684 juta atau sekitar 20 persen saja.
Selain itu untuk pembangunan gorong-gorong dan drainase anggarannya di tahun 2014 mencapai Rp 10 miliar. Namun yang terpakai hanya sebesar Rp 2,2 miliar atau sebesar 21 persen.
“Melihat rendahnya serapan anggaran seperti ini kami khawatir pemkot tidak mampu mengatasi banjir,” kata Habibah. (anto)