Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa data pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun 2025 akan menjadi komponen utama dalam formula penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026.
Penggunaan data pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 menjadi penting mengingat tenggat waktu penetapan UMP yang harus diputuskan sebelum 31 Desember 2025.
“UMP tergantung pertumbuhan di kuartal III,” ujar Airlangga usai konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11).
Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2025 tercatat sebesar 5,04 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Keputusan Akhir di Tangan Kemnaker
Airlangga menyampaikan bahwa pembahasan formula dan skema kenaikan UMP di tingkat pemerintah telah rampung tanpa kendala substansial. Namun, keputusan final dan pengumuman resmi penetapan UMP 2026 sepenuhnya berada di tangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
“Nanti (keputusan) di Kemnaker, sedang diajukan ke pemerintah,” terangnya.
Apindo Usulkan Indeks Alfa UMP Diterapkan Berbeda Tiap Daerah
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengajukan usulan agar penetapan indeks alfa () dalam UMP 2026 diterapkan secara bijaksana dan diselaraskan dengan kondisi ekonomi daerah, tingkat produktivitas, serta kapasitas usaha di setiap sektor.
“Kebijakan yang adaptif ini diperlukan agar keberlanjutan usaha dan serapan tenaga kerja tetap terjaga,” kata Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Darwoto, dalam Economic and Labour Insight di Jakarta, Selasa (25/11).
Dalam konteks penetapan upah, alfa merupakan indeks yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
Apindo berpandangan bahwa besaran alfa harus ditetapkan secara proporsional. Hal ini didasari pemahaman bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada faktor tenaga kerja, tetapi juga faktor produksi lain seperti investasi/modal, teknologi, dan total factor productivity (TFP).
Oleh karena itu, Apindo mengusulkan variabel alfa dalam penetapan UMP 2026 tidak diterapkan secara seragam di seluruh daerah.( wa/ar)