Surabaya (KN) – Walau sudah disosialisasikan terkait penerapan denda bagi pengurusan keterlambatan akta kelahiran, tetap saja masih banyak warga yang terlambat melakukan pengurusannya. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Surabaya tetap melakukan jemput bola dengan tujuan agar kesadaran warga meningkat.
Sidang keliling ini terus dilakukan untuk memermudah warga mengurus keterlambatan akta kelahiran. Ironinya, saat menggelar sidang keliling di Balai Kota, Kamis (28/3/2013),ada sejumlah pejabat yang ikut mengurusnya. Ternyata masih saja ada pejabat yang tak taat aturan.
Mereka yang ikut mengurus adalah Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Djumadji, Kasi Penanganan Sengketa Tanah DPBT Theddy Hasiholan, Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Halim Mustofa Kamal, Kasi II Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Handayani, dan Auditor Madya Inspektorat Sri Untayani
Para pejabat itu tetap sama seperti warga lainnya, yakni dikenai denda keterlambatan. Pejabat itu mengantre dan membayar denda keterlambatan sebesar Rp100 ribu. Kebijakan itu memang tak pandang bulu.
Halim yang ditemui usai proses persidangan mengakui bahwa ia belum mempunyai akta kelahiran. Sebab, saat dirinya dilahirkan, memang belum ada ketentuan mengenai akta lahir. “Dulu tidak ada aturan yang jelas tentang itu. Tapi yang pasti saya punya surat kenal lahir dari pemerintah setempat,” ujar pria kelahiran Boyolali 1963 tersebut.
Sementara Kadispendukcapil Suharto Wardoyo menyatakan, pemegang akta kelahiran per 28 Pebruari 2013 sebanyak 1.464.320 jiwa. Padahal, jumlah penduduk Surabaya berdasarkan data agregat kependudukan (DAK) yang telah disortir Kemendagri mencapai 2.719.859 jiwa. (anto)
Foto : Sidang keliling pengurusan akta kelahiran di Surabaya