Pj Gubernur Adhy Karyono menyerahkan SK PPPK di lingkungan Pemprov Jatimhasil rekrutmen tahun 2023 di Graha Unesa Surabaya, Selasa (23/7/2024).
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyerahkan SK pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Jatim pada 7.201 orang hasil rekrutmen tahun 2023 di Graha Unesa Surabaya, Selasa (23/7/2024).
Sebanyak 7.201 orang yang diangkat tersebut terdiri dari 5.495 tenaga pendidik, 1.056 tenaga kesehatan, serta 650 tenaga teknik.
Pada mereka, secara khusus Pj Gubernur Adhy Karyono memberikan pesan agar setelah diangkat, seluruh PPPK Pemprov Jatim bisa memberikan dedikasi terbaik dan memberikan pelayanan prima untuk masyarakat. Sebab menurut Adhy, sejatinya para PPPK juga merupakan elemen kekuatan yang dimiliki Provinsi Jawa Timur untuk memajukan daerah.
“Alhamdulillah Jawa Timur selama ini selalu berprestasi. Kalau bukan karena tenaga kepegawaian, termasuk PPPK, tidak akan bisa. Jadi tanpa PPPK Provinsi Jawa Timur lemah. Dengan adanya PPPK provinsi makin kuat. Inilah kenapa kita menjadi provinsi yang paling banyak menyerap PPPK,” tegasnya.
“Dan kami ingin secepatnya menyelesaikan status dari PTT atau honorer itu untuk diangkat menjadi pegawai negeri. Kemarin itu ada PTT guru baik SMA/SMK yang sudah lulus _passing grade. Bayangkan kalau misalnya sudah lulus, tetapi belum diangkat. Maka target itu yang kami kejar,” imbuh Adhy Karyono.
Dengan banyaknya pegawai yang diangkat, lanjutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi ini turut memberikan konsekuensi dimana anggaran yang disiapkan untuk gaji pegawai harus dinaikkan. Namun ia menegaskan bahwa hal itu tak jadi masalah demi mewujudkan kesejahteraan bagi para pegawai Pemprov Jatim. Bahkan Adhy menyebut pihaknya justru menambah besaran TPP mereka.
“Konsekuensinya memang pada akhirnya kita harus agak _nombok_ sedikit untuk belanja pegawai. Karena juga melihat indeks gajinya lebih rendah, maka kita menaikkan dengan menambahkan TPP sebesar 50% dan itu yang terbanyak. Kalau di tempat lain, tidak sampai segitu dan bahkan ada yang tanpa TPP,” lanjutnya.
Adhy Karyono menjelaskan, penambahan TPP ini dilakukan agar tercipta SDM yang lebih berkualitas. Itulah mengapa, Jawa Timur menyediakan anggaran kepegawaian hingga Rp 8,9 triliun untuk PPPK.
Di sisi lain, Pj Gubernur Jatim tersebut mengingatkan bahwa masih ada PR untuk memastikan status 24 ribu tenaga PTT dan honorer lainnya. Sebab, posisi tersebut sudah tidak diperbolehkan lagi di tahun 2025.
“Kita punya waktu sampai akhir Desember 2024. Nanti akan dicari bagaimana caranya kursi PPPK yang kosong karena pindah itu diisi. Dan kami berharap luar biasa agar formasi 2024 akan lebih besar lagi formasinya,” katanya.
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono berharap agar mereka yang sudah menjadi PPPK untuk memaksimalkan pengabdian. Agar di masa depan, Jawa Timur dapat lebih baik melayani masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman.
Sementara itu, salah seorang PPPK asal Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Jatim, Tarida Alif Pratama (26) mengatakan bahwa Acara Penyerahan SK secara serentak ini adalah momen yang sangat dinantinya. Ia menuturkan, proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman merupakan proses yang penuh perjuangan. (KN01)