Surabaya (KN) – Kota Surabaya selalu menjadi kota jujukan para pendatang baru pasca lebaran. Mereka yang datang ada yang mengikuti jejak keluarganya yang lebih dulu ada di kota ini atau memang berangkat sendiri untuk mengadu nasib di Kota Pahlawan ini.
Mengantisipasi lonjakan arus urbanisasi ini, Walikota Surabaya Tri Rismaharini telah memerintahkan aparatnya untuk bertindak tegas. Yang sudah dilakukan adalah melakukan ‘aksi sweeping’ di terminal dan stasiun-stasiun KA.
Petugas Satpol PP Surabaya di sebar di tempat-tempat kedatangan tersebut. Mereka akan melihat KTP setiap pendatang di tempat itu. Jika ada yang berasal dari luar daerah, dan tak mampu menunjukan KTP atau tak bisa membuktikan kalau bekerja di kota ini, maka pendatang tersebut diperintahkan Walikota untuk dikembalikan ke daerah asalnya.
Sayangnya, hal itu hanya bisa terdeteksi di tempat kedatangan umum saja. Bagaimana dengan warga yang menggunakan kendaraan pribadi? Untuk mengatasi hal itu biasanya pasca lebaran, akan selalu ada operasi Yustisi. Operasi ini akan mendatangi pemukiman penduduk. Begitu juga tempat kos, akan didata berdasar data yang sudah ada di setiap RT dan RW. Jika ada warga baru dan tak memiliki pekerjaan, maka akan dipulangkan.
Kalangan DPRD Surabaya sendiri menilai, arus urbanisasi ini akan memunculkan masalah baru. Yang pasti kalau ada pendatang namun tak memiliki pekerjaan, jelas akan menambah persoalan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Junaedi, selaku sekretaris Komisi D DPRD Surabaya meminta agar Pemkot benar-benar bisa melakukan screening terhadap pendatang baru yang tak memiliki keahlian khusus dan pekerjaan. Masalah ini selalu muncul setiap tahunnya, dan sudah pasti Pemkot memiliki penangkalnya.
“Pendataan yang dilakukan di kampung-kampung harus berjalan efektif. Jangan sampai asal-asalan karena itu akan menambah persoalan baru. Edaran di RT/RW harus dijalankan,” jelas Junaedi. (Jack)