Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Menuju penerapan tatanan baru atau new normal menjadi perhatian pimpinan DPRD Jatim.Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah menilai penerapan new normal menjadi sesuatu yang tak terelakan. Karena itu perlu ada intervensi pemprov dalam penerapan new normal di pondok pesantren.
“Tatanan baru atau new normal perlu ada intervensi dari pemprov untuk penerapan new normal di pondok pesantren. Tidak bisa pengelola pesantren dilepas begitu saja. Namun soal teknisnya pemprov bisa berkoordinasi dengan pengelola pesantren,”tutur politisi PKB jatim itu usai rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (8/6/2020) siang.
Anik mengungkapkan, intervensi yang harus dilakukan Pemprov Jatim diantaranya edukasi kepada pengelola pesantren tentang protokol kesehatan Covid-19. Wakil Ketua DPW PKB Jatim ini menyontohkan, pemprov bisa mempersiapkan kader pelopor atau satgas untuk mengontrol pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 berjalan di lingkungan pondok pesantren.
“Di Inggris itu, siswa harus mengenakan masker dan cuci tangan sebelum masuk lingkungan sekolah. Selain itu, siswa wajib cuci tangan dengan hand sanitizer setiap satu jam. Untuk memastikan hal itu berjalan tentu harus ada satgas yang sudah teredukasi,” imbuh alumni Unesa Surabaya tersebut.
Anik menambahkan, intervensi lain yang perlu dilakukan pemprov dalam hal pemenuhan kebutuhan alat pelindung diri (APD). Serta suplemen kesehatan atau vitamin untuk menambah imunitas santri maupun pengajar. Perlu ada intervensi pemprov dalam pemenuhan fasilitas kesehatan seperti wastafel atau cairan disinfektan dan hand sanitizer. (KN01)