Surabaya (KN) – Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) di Panitia Khusus (Pansus) DPRD Surabaya, sama-sama ngotot. Pemkot Surabaya melalui Bappeko Surabaya bersikeras jika masalah penggantian tol tengah itu tak perlu dimasukan ke lembar RPJPD, sementara Pansus menginginkan jika masalah itu harus dimasukan ke dalam lembarannya.
Alasan Pemkot menolak dimasukkannya tentang pengganti tol tengah dalam draft RPJPD itu lantaran RPJPD itu terkait masalah kebijakan. Sementara pengganti tol tengah yaitu berupa trem dan monorel merupakan masalah teknis.
“Kalau itu memang diperlukan dan harus dimasukkan ke dalam draft RPJPD, kami siap memasukkannya. Tapi bagi kami, masalah trem dan monorel itu hanya bersifat teknis, jadi hanya perlu dibuatkan draft tersendiri. Dalam draft RPJPD itu kan merupakan kebijakan, jadi hanya perlu disebutkan tentang transportasi massalnya saja,” kata Kepala Bappeko Surabaya Hendro Gunawan.
Sementara, Wakil Ketua Pansus RPJPD Simon Lekatompessy menegaskan, perlunya dimasukkan pengganti tol tengah dalam draft RPJPD itu lantaran untuk memersiapkan pembangunannya. “Ini kan bersifat untuk pembangunan lima tahun ke depan. Jadi perlu persiapan untuk pembangunannya. Walau Pemkot memiliki grand design transportasi massal itu, tapi seyogyanya harus dimasukkan dalam draft RPJPD agar bisa disinkronkan dengan Pusat dan Provinsi,” tegas Simon.
Pembahasan di Pansus RPJPD itu hanya berkutat masalah masuk tidaknya penyebutan pengganti tol tengah kota, seperti yang ditolak Pemkot sebelumya. (Jack)
Foto : Simon Lekatumpesi