Surabaya (KN) – Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menolak pengadaan seragam batik buat anggota DPRD Jatim yang dilakukan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Jatim. Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Demokrat Jatim, H Syamwil di DPRD Jatim, Rabu (17/9/2014) mengatakan, sebagai anggota DPRD Jatim menganggap bahwa pengadaan seragam batik tidak perlu. “Apa setiap hari anggota dewan pakai seragam? khan tidak. Bahkan lebih sering pakai pakaian bebas. Lha sekarang malah mau ditambahi batik. Lalu untuk apa?,” ujarnya
Menurutnya, untuk menjaga kearifan lokal tidak harus dengan pengadaan seragam batik. Sebab, hal itu justru akan memunculkan kesan negatif bagi anggota dewan. “Pakai batik tidak masalah. Tetapi tidak perlu diseragamkan. Toh, setiap anggota pasti sudah punya batik. Kalau bisa beli sendiri, kenapa harus pengadaan? Karena itu, rencana ini harus ditinjau lagi. Azaz manfaat harus dikedepankan,” tegasnya.
Syamwil juga khawatir, program pengadaan ini hanya dimanfaatkan sebagian orang untuk mencari keuntungan saja. Dalihnya untuk menjaga kearifan lokal. Sebaliknya dia justru mendorong agar pakaian batik asal partai anggota DPRD Jatim digunakan saat hari tertentu yang sudah disepakati karena hampir semua partai memiliki seragam batik yang motifnya juga bagus.
“Batik partai juga bagus karena bisa menunjukkan asal partai seorang anggota DPRD Jatim. Keberagaman itu harus bisa dijaga di lembaga legislatif bukan malah keseragaman,”ujanya.
Sementara itu, Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Jatim, Muhammad Fawaid mengatakan pengadaan batik oleh Sekwan tidak urgen dilakukan. Apalagi sampai harus menghabiskan dana ratusan juta rupiah.
Menurutnya, semangat untuk menghargai produk lokal adalah sesuatu yang harus didukung. Penggunaan batik pada acara-acara penting dan resmi adalah hal positif yg harus didukung, karena akan mampu mengangkat budaya lokal, dan meningkatkan kemajuan atas industri batik di jatim.
“Namun jika harganya harus jutaan dan menggunakan anggaran rakyat sebaiknya tidak usah dilakukan pengadaan batik, Jika perlu anggota dewan disuruh beli sendiri sendiri, atau dananya dialihkan untuk kebutuhan rakyat saja,”ujarnya.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Terib (Tatib) DPRD Jatim, Freddy Poernomo mengatakan, jadi atau tidaknya aturan tentang pakaian batik untuk anggota DPRD bergantung pada keputusan paripurna. “Terserah paripurna nanti. Kalau memang tidak sepakat ya tidak apa-apa. Yang pasti, semangat kami hanya ingin melestarikan batik,” ujar politisi Partai Golkar ini.
Lebih jauh Freddy menjelaskan, meski dimasukkan di dalam tatib, bukan berarti akan ada penyeragaman untuk jenis batik yang akan dipakai. Semua terserah pilihan anggota dewan masing-masing. “Anggota dari Bojonegoro silahkan pakai batik Bojonegoro. Begitu juga yang berasal dari Madura dan dan Tuban. Tidak harus seragam. Yang penting batik,” ungkapnya.
Terkait potensi munculnya permainan anggaran pada pengadaan, Freddy tidak mau tahu. Sebab, persoalan pengadaan menjadi urusan eksekutif. “Lewat aturan ini, boleh saja eksekutif menganggarkan dana untuk pengadaan. Bagi kami, itu sah-sah saja. Tidak mungkinlah sampai ada permainan,” ujarnya. (rif)