Jakarta, mediakorannusantara.com- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat ketahanan pangan dan membuka peluang ekonomi baru di tingkat desa dengan memberikan pelatihan budi daya lele dan nila sistem bioflok kepada 100 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.
Pelatihan tematik ini bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam budi daya ikan air tawar serta memastikan unit bantuan bioflok yang disalurkan dapat dikelola secara produktif, efisien, dan berkelanjutan.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) KKP, I Nyoman Radiarta, menjelaskan bahwa pelatihan yang berlangsung pada 29 November–12 Desember 2025 ini menerapkan pendekatan Training of Trainers (ToT).
”Dengan model tersebut, diharapkan para peserta pelatihan dapat memberikan dorongan awal bagi Kopdes Merah Putih,” kata Nyoman di Jakarta, Minggu (30/11/2025).
Pelatihan yang menargetkan 300 peserta ini merupakan sinergi antara BPPSDMKP dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) KKP. Peserta merupakan perwakilan dari masing-masing koperasi yang ditunjuk untuk menerima unit bantuan bioflok di empat provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Barat.
Nyoman menambahkan bahwa perluasan pelatihan hingga ke wilayah non-pesisir bertujuan untuk mengoptimalkan potensi budi daya air tawar sebagai pengembangan kampung budi daya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb. Haeru Rahayu, menegaskan pentingnya akuntabilitas dan kebermanfaatan program. Ia menjelaskan bahwa sinergi antara BPPSDMKP dan DJPB memastikan adanya keterpaduan antara pembangunan fisik, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.
”Harapannya kita ingin secepatnya meningkatkan kesejahteraan pembudidaya,” tegas Tebe.
Pelatihan ini didukung oleh penyuluh kelautan dan perikanan serta pendamping di setiap 100 titik lokasi. KKP berharap melalui pelatihan yang komprehensif dan pendampingan berkelanjutan, 100 koperasi ini dapat mengembangkan unit budi daya bioflok yang mandiri dan produktif, sekaligus membuka lapangan kerja dan menyediakan ikan konsumsi yang terjangkau bagi masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan fondasi penting dalam implementasi Kebijakan Ekonomi Biru.