Jakarta (KN) – Pengadaan 100 tank Leopard yang diajukan Kemenhan belum mendapat respon positif dari Komisi I DPR. Menurut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Kemenhan sering melakukan proyek yang dadakan (tiba tiba).Menurut Priyo, Komisi I amat setuju jika Alutista TNI diperbaharui. Makanya, mereka amat mendukung jika Kemenhan mendapatkan alokasi anggaran yang besar agar Indonesia menjadi negara yang cukup disegani.
“Tapi di sisi lain, ternyata Kemenhan sering tidak pernah memberikan grand desain, merencanakan dan itu akan membicarakan dengan DPR Komisi I. Mereka kadangkala sepihak tiba-tiba. Tidak pernah ada pemberitahuan tiba-tiba sudah mengajukan atau pembelian dengan pihak-pihak lainnya itu sudah tentu alasan-alasannya,” ujar Priyo di Jakarta, Jumat (20/1).
Seharusnya, kata Priyo, Kemenhan dan DPR menggagas bersama berbagai alat yang ingin dimiliki TNI. Alangkah baiknya, tambah dia, Kemenhan mempertimbangkan untuk menggunakan alat perang yang diproduksi oleh anak-anak negeri, yakni Pindad. Apalagi, tambah politisi Golkar ini, Pindad merupakan BUMN yang harusnya dibesarkan.
Selain itu, DPR juga sudah mendengar bahwa karena proyek tank Leopard ini, Parlemen Belanda mengaitkan Indonesia dengan masalah pelanggaran HAM berat.
“Pernyataan yang tidak bersahabat dari pimpinan dan anggota parlemen Belanda tidak bersahabat karena mereka ini telat mikir bahwa kita ini bukan seperti zaman baheula dulu,” cetus Priyo. (red)
Foto : Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso