Jakarta (KN)- Wakil Presiden Boediono mengingatkan agar pemerintah daerah menjaga ketertiban keuangan daerah. Laporan keuangan adalah indikator baik tidaknya kinerja pemerintah daerah.
“Uang itu memang barang yang licin. Orang akan lupa macam-macam kalau ada uang. Karena itu pengelolaan keuangan daerah harus dibuat setertib mungkin,” kata Boediono.
Hal itu dikatakan Wapres Boediono saat menghadiri acara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XV Tahun 2011 di Balaikota Bogor, Jawa Barat, Senin (25/4).
Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia ini, uang adalah landasan utama bagi seluruh aktivitas Pemerintah Daerah yang bermuara pada pelayanan publik. Pengelolaan keuangan adalah hal fundamental yang menjadi perhatian utama masyarakat.
Boediono meminta pemerintah daerah mencermati audit keuangan yang diterbitkan BPK di masing-masing wilayah. Ia menginginkan semua laporan keuangan daerah berstatus wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Terimalah asistensi dari siapapun. Sudah saya minta pula BPKP, yang bisa memberikan asistensi dan saran-saran dalam hal pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Boediono.
Terkait dengan otonomi daerah atau desentrasilsasi, Boediono mengatakan, hal itu merupakan tema utama sejak reformasi, selain tentu saja demokrasi. Ia menilai, pelaksanaan desentrasilasasi itu sudah menunjukkan perbaikan-perbaikan yang berarti.
“Jalannya tetap, tapi masalahnya adalah bagaimana kita mengawalnya. Jangan sampai ada hal-hal yang justru tidak seperti yang kita harapkan. Selama 13 tahun ini, kemajuannya luar biasa,” ujar Boediono.
Meski di berbagai daerah, sesentralisasi dan otonomi itu sudah dirasakan manfaatnya, namun ada pula daerah yang masih mengalami hambatan. Untuk menyelesaikan ini, lanjutnya, daerah dengan kinerja pemerintah rendah tersebut perlu mendapatkan dorongan.
“Mereka yang belum ini merupakan dilema, baik karena kondisi-kondisi obyektif yang menghambat maupun bukan. Kita harus memilah-milah apa yang perlu dilakukan kepada daerah yang belum mencapai apa yang kita inginkan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Boediono mengucapkan selamat kepada 23 Provinsi/Kabupaten/Kota yang meraih penghargaan sebagai Pemerintah daerah dengan kinerja terbaik. Ia meminta Kemendagri dan Kemenkeu untuk mempertimbangkan pemberian insentif kepada daerah yang berprestasi itu.
“Kalau kita beri penghargaan harus didampingi insentif. Mendagri dan Menkeu tolong pikirkan insentif ini,” ujar Boediono.(udi)