Mojokerto (mediakorannusantara.com) – Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur, Daerah Pemilihan (Dapil) 10, Hidayat mendorong pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk memberikan perhatian serius terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Hal tersebut ditegaskan Hidayat usai menerima banyak keluhan dari para pelaku UMKM saat menggelar Reses Masa Sidang I Tahun 2023 di Dusun Terusan, Desa Terusan, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, Selasa (28/3/2023).
“Ada makan-makanan ringan, ada sepatu, ada bonsai, ada bunga telang, ada tas dan macam-macam. Artinya di Mojokerto ini, UMKM perlu perhatian cukup serius dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Karena kebangkitan ekonomi di Kabupaten Mojokerto tergantung pada eksistensinya UMKM,” kata Hidayat.
Dalam reses itu, anggota Komisi D DPRD Jatim tersebut mengaku menerima banyak aspirasi dari masyarakat. Dimana banyak masyarakat yang mengeluh jika pemerintah masih kurang support, terutama soal pengadaan alat-alat untuk pengembangan produk UMKM.
“Kebanyakan kan masih manual, kalau manual tidak efektif tidak efisien, butuh waktu yang panjang dan secara kualitas juga kurang bagus,” tegas Hidayat.
Di satu sisi, Hidayat menyebut, kelompok UMKM ini tidak mampu untuk membeli alat yang harganya mencapai puluhan juta. Misalnya alat produksi keripik Rp35 juta atau sepatu Rp300 juta. Alat-alat produksi tersebut sangatlah berpengaruh terhadap kualitas maupun kuantitas UMKM.
“Nah, ini yang saya kira pemerintah harus turun tangan dan mengatasi problem soal keterbatasan alat pendukung pengembangan produk usaha para UMKM,” pintanya.
Politisi Partai Gerindra itu berpendapat, karena alat untuk produksi UMKM ini harganya mahal dan punya nilai produksi tinggi, maka harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang banyak.
“Oleh karena itu, harus berkelompok sehingga bantuan pemerintah ini bisa mempunyai nilai manfaat untuk banyak orang, tidak hanya satu orang,” ujarnya.
Di lain hal, Hidayat juga menyatakan, jika peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kemajuan UMKM sangatlah penting. Namun, ia mengakui jika peran BUMDes sendiri saat ini belum seluruhnya optimal.
“Hari ini kan BUMDes harus diakui keberadaannya masih belum optimal, hanya beberapa desa yang eksis, terutama wisata. Tapi di UMKM masih belum ada gerakan yang masif,” sebutnya.
Padahal, ia kembali menegaskan, jika melalui BUMDes pemerintah bisa mensupport bantuan seperti pengadaan alat yang dibutuhkan oleh UMKM. Untuk menyelesaikan problem tersebut, maka harus dilakukan gotong-royong antara kabupaten dan provinsi.
“Jadi pendampingan dari pemerintah terutama soal modal, pengadaan alat, fasilitasi untuk ekspor, pengembangan teknis dan sebagainya masih belum. Ini yang perlu perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” tandasnya. (KN01)