Surabaya (KN) – Gara-gara didemo buruh, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini justru lebih dini menetapkan usulan UMK Surabaya 2013 untuk diajukan ke Gubernur Jatim. Secara mendadak, Kamis (25/10), Walikota mengadakan jumpa pers terkait UMK. Walikota Tri Rismaharini menegaskan jika usulan UMK yang diajukan sebesar Rp1.567.000. Usulan ini tentu saja melebihi Pasuruan seperti yang disampaikan buruh, sebesar Rp1.552.650.
Namun yang patut disesalkan, saat demo, kaum buruh menyatakan jika di Surabaya sampai saat ini, Dewan Pengupahan yang akan menyetorkan usulan KHL dan UMK, sama sekali belum melakukan rapat pembahasan. Biasanya, hasil yang ditetapkan Dewan Pengupahan Kota Surabaya ini akan jadi acuan Walikota untuk menentukan usulan nilai UMK ke Gubernur Jatim.
Bahkan saat itu, Koordinator Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Jamaludin mengatakan jika pihaknya sudah melakukan survey KHL 2013 dan menghasilkan angka Rp2 juta untuk kesejahteraan buruh. Dari nilai KHL itu, maka akan ditetapkan UMK yang lebih besar lagi. Bahkan Jamaludin mengklaim jika Dewan Pengupahan belum melakukan survey tersebut.
Hal ini yang menjadi aneh, karena Walikoaaata justru menetapkan usulan nilai UMK tanpa dilandasi hasil rapat Dewan Pengupahan Kota Surabaya. Walikota mengaku kalau dirinya sudah menandatangani usulan tersebut dan itu dianggap nilai yang final untuk disetorkan ke Gubernur.
Risma, sapaan akrab Walikota Surabaya ini juga menegaskan jika munculnya nilai sebesar itu telah melalui proses survey dan kajian didasarkan pada ketentuan yang berlaku, termasuk pertimbangan kondisi UMK daerah sekitar Surabaya.
“Kita putuskan berdasar ketentuan Permenaker 1/1999 pasal 6 ayat 1 tentang upah minimum. Di situ disebutkan jika penentuan UMK harus memperhatikan nilai UMK daerah sekitar. Dengan begitu, bersama serikat pekerja lalu diputuskan usulan nilai UMK sebesar Rp1.567.000. Ini tidak tiba-tiba, tapi melalui proses penghitungan yang benar,” tandas Walikota. (Jack)