Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang berlatar belakang pendidikan tehnik sejak dilantik akhir September 2010 lalu itu, hingga sekarang dalam kepemimpinannya hampir tak pernah sepi dari konflik antar lembaga dan kepentingan, akibat kebijakan politiknya yang kontroversial.Dari hari ke hari semakin keras konfliknya, mulai dari kebijakan menaikkan tarip reklame hingga perlawanannya dengan pemerintah Pusat soal Tol tengah yang dibutuhkan pengguna jalan tersebut, sampai pembelian mobil dinas kontroversial, yakni mobil Panhter untuk 31 Camat, 28 unit di kepolislan dan 5 unit Pajero Sport untuk koleganya kelompok elit penguasa di kota ini yang disebut Muspida.
Jika tidak hati-hati, maka bisa jadi umur jabatan Walikota yang disandangnya akan kandas di tengah jalan tidak sampai lima tahun masa kerja, karena banyak yang menduga kebijakan Walikota yang kontroversial tersebut merupakan bagian dari rekayasa “pembusukan” dari dalam tubuh internal Pemkot itu sendiri yang selama ini banyak didominasi oleh para tokoh kepentingan yang sengaja direkrut untuk “membungkam” Staf Ahli Walikota yang resmi, serta para kepala Dinas dan para kepala Badan.
Jika tengara pembusukan tersebut benar, bukan tidak mustahil Walikota Tri Rismaharini telah salah memilih orang kepercayaan yang bisa memberikan masukan secara benar yang digunakan sebagai rujukan kebijakan politiknya. Namun dibalik semua kesalahan tersebut yang jadi korban adalah rakyat Surabaya itu sendiri, sampai dana Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin jadi sandera kepentingan politiknya.
Tri Rismaharini sejak dilantik jadi Walikota Surabaya telah menetapkan 8 orang sebagai tenaga ahli yang berlatar belakang dosen Perguruan Tinggi Negeri terkemuka di Surabaya, politisi dan mantan pejabat Pemkot. Para tenaga ahli tersebut melakukan pertemuan yang diberinama “Kemisan”. Namun tidak terbatas dihari kamis saja, karena setiap saat bisa dilakukan pertemuan antara para tenaga ahli tersebut dengan Walikota. Mereka menggunakan Rumah Dinas Walikota sebagai kantornya yang diduga agar lebih mudah melakukan sensor surat dan kebijakan Walikota.
Selain merekrut tenaga ahli yang berkantor di Rumah Dinas, Walikota Juga merekrut orang-orang kepercayaannya yang ditugasi mengurusi teknis kebijakan Pemerintah Kota dibidang tata ruang, perijinan bangunan, dan kebijakan teknis lainnya, seperti kebijakan penyelenggaraan speedy untuk RT dan RW. Akibatnya, terjadi overlapping pelaksanaan pemerintahan di kota ini. Sehingga para Kepala Badan dan Kepala Dinas bekerja seperti robot yang harus lapor dulu ke atas untuk disahkan para koleganya tersebut.***