Surabaya (KN) – Setelah mengetahui punya utang di RSUD dr Soetomo sebesar Rp 58 miliar, Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengaku kaget dengan penganggaran dana kesehatan untuk masyarakat miskin yang dicover melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Di APBD 2011, anggaran itu hanya sebesar Rp20 miliar.Padahal, setelah anggaran itu digedok, pengguna SKTM atau Jamkesda non-Kuota itu sangat banyak sehingga anggaran yang terserap mencapai Rp70 miliar. “Setahu saya anggaran yang ada di 2011 hanya Rp20 miliar, tapi justru jadi Rp70 miliaran,” kata Risma.
Peningkatan jumlah SKTM ini sebenarnya bukan berdasar data sebenarnya. Rupanya, surat SKTM yang dikeluarkan oleh Kelurahan di Surabaya ini, dikabarkan mudah didapat. Tentunya, ada upaya jual beli SKTM. Walau harus mengeluarkan uang untuk SKTM, tapi biaya pengobatan yang didapat gratis. Misalnya, biaya cuci darah yang sangat mahal, dengan SKTM, tentu warga siapapun akan mendapatkan pelayanan gratis.
Budaya malu ini yang tak dipunyai masyarakat Surabaya, khususnya warga yang mampu. Warga mampu, demi mendapatkan SKTM, rela dimiskinkan. Hasil pantauan di RSUD dr Soetomo, ada pasien yang hendak cuci darah datang dengan menggunakan mobil tapi menggunakan SKTM.
Hal itu juga diakui petugas di RSU dr Soetomo yang menerima pasien Jamkesda non-Kuota. Menurut petugas tersebut, pasien yang menggunakan SKTM atau Jamkesda non-Kuota, justru terlihat sebagai warga mampu.
“Mereka yang datang, perlente, necis, dan mengunakan mobil mengkilap tampak terlihat jika merupakan warga mampu. Tapi justru menggunakan SKTM. Kita sebagai petugas pun tak bisa melarangnya, karena SKTM yang dibawa asli,: ujar petugas di RSUD dr Soetomo.
Seharusnya, RT/RW dan Lurah harus lebih selektif dalam mengeluarkan SKTM. Jangan asal mengeluarkan surat tersebut. Jika itu yang terjadi maka jatah atau hak warga yang benar-benar miskin hilang karena direbut oleh warga yang sangat mampu. (anto/Jack)