Surabaya (Media Koran Nusantara) – Ketahanan nasional sangat ditentukan sejauh mana masyarakat mengakui ideologi bangsa. Terlebih dalam kondisi saat ini dimana banyak ancaman terhadap ideologi, seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pancasila.Untuk itu alumni Lembaga Ketahanan Nasional/Lemhanas, sebagai lulusan sebuah lembaga yang menguatkan ideologi, harus ikut andil mencari solusi dalam memantapkan Pancasila di tengah-tengah masyarakat.
“Kita sering dipuji negara lain dalam menjaga harmoni dan kebhinekaan, karena dipersatukan oleh Pancasila. Untuk itu kami minta alumni Lemhanas bisa menguatkan kembali ideologi ini di tengah-tengah masyarakat,” kata Wakil Gubernur Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf saat menghadiri pengukuhan dan pelantikan Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) Komisariat Provinsi (Komprov) Jatim masa bakti 2017-2022 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (23/8/2017) siang.
Gus Ipul, sapaan lekat Wagub Jatim ini mengungkapkan, selain menguatkan ideologi, yang tak kalah penting adalah menumbuhkan kembali budaya musyawarah di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana masyarakat menggunakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. “Setiap daerah pasti punya potensi konflik. Ini tantangan serius bagaimana kita menyelesaikan dengan musyawarah, ini ciri khas kita,” katanya.
Aspek berikutnya adalah bidang ekonomi, yakni bagaimana produk yang dihasilkan bangsa ini memiliki kualitas yang baik dan murah termasuk mengukur tingkat ekspor dan impornya. Kemudian dalam bidang sosial budaya adalah seberapa jauh masyarakat membanggakan budaya sendiri dan menghargai kebhinekaan, termasuk ikut menciptakan kemanan dan situasi kondusif di suatu daerah.
“Kami punya slogan Jatim ADEM, A-nya adalah Aman yakni pembangunan bisa jalan bila keadaan dan situasi aman dan kondusif, D-nya adalah demokratis, yakni pengambilan keputusan dengan cara yang baik, bukan memecah belah. E-nya adalah ekonomi yang berkeadilan dan M-nya adalah mewujudkan masyarakat bahagia,” kata Gus Ipul.
Kepada pengurus yang baru saja dilantik, Gus Ipul menyampaikan selamat dan apresiasinya. Menurutnya pelantikan ini sebagai energi baru dalam rangka berkontribusi meningkatkan ketahanan daerah, yang pada akhirnya untuk nasional. “Selamat dan sukses,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua IKAL Komprov Jatim yang baru saja dilantik, Rachmat Harsono, MBA mengatakan IKAL Komprov Jatim siap menyumbangkan pemikiran dan membantu pemimpin daerah dan nasional dalam memecahkan permasalahan bangsa dalam seluruh aspek kebangsaan. Melalui pelantikan ini, ia mengajak para alumni membantu masyarakat dari daerahnya masing-masing serta menumbuhkan jiwa nasionalisme agar toleransi terhadap kebhinekaan tetap terjaga.
Sementara itu, Ketua Umum IKAL, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar mengatakan ada dua keyakinan yang harus dipegang oleh IKAL. Pertama, mayoritas masyarakat masih menginginkan bangsa ini tetap kukuh dalam menjaga keutuhan NKRI. Terlebih saat ini Indonesia masuk dalam masa transisi.
“Kita belum ada di kondisi yang kita inginkan, ini masa transisi menuju era yang kita dambakan. Masa transisi seperti ini sangat sensitif dan rawan, tinggal bagaimana bangsa ini bisa melewatinya. Ada bangsa yang bisa melewati dan berhasil, ada yang gagal hingga akhirnya terpecah belah,” katanya.
Keyakinan kedua, lanjut Agum, adalah di negara ini tidak akan pernah ada Presiden dan pimpinan yang menginginkan rakyatnya sengsara. Maka tugas IKAL untuk memberi masukan dan solusi kepada pemerintah agar mengetahui benar suatu masalah. “Tentunya dengan cara elegan dan penuh etika,” katanya.
Ditambahkannya, suatu bangsa akan menjadi bangsa yang besar bila bangsa itu membangun di segala aspek kehidupan. Proses pembangunan itu memiliki tiga syarat, yakni memiliki semangat nasionalisme, didukung SDM yang kuat dan didukung oleh masyarakat yang disiplin.
Di akhir, Agum mengingatkan anggota IKAL harus bersikap netral sebagai suatu kelembagaan. Akan tetapi, sebagai individu, setiap orang memiliki hak pilih. Perbedaan memilih ini harus selesai saat pilkada dan pilpres tersebut usai, untuk kemudian menerima apapun hasil putusannya. “Ini bagian dari proses demokrasi,” pungkasnya. (KN01/dw)